Batubara (Antaranews Sumut) - Bupati Batubara H.RM.Hary Nugroho SE mengatakan bahwa sistem kepegawaian saat ini akan menggunakan aplikasi elektronik yang transparan dan lebih melindungi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pengaruh atau tekanan dari luar.
Karena itu, diminta seluruh ASN harus mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas personal agar kinerja ke depan lebih baik dari sekarang, hal ini dikatakannya di Lima Puluh, Jumat (14/12).
"Tidak ada alasan seorang pegawai (ASN) tidak pandai atau tidak bisa. Semuanya perlu proses, belajar. Apalagi kita sudah diberikan tunjangan (TPP) cukup besar, jangan ada lagi cerita aneh dalam hal melayani. Inilah hubungannya dengan E-Formasi, semuanya harus transparan,”
Menurutnya, semua tempat memilki formasi atau jabatan. Sehingga dengan sistem aplikasi ini, keberadaan seluruh pegawai dapat diketahui.
Begitu juga mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai baik pusat maupun daerah.
"Mari kita tingkatkan komitmen dan etos kerja. Karena itu kita akan terus lakukan pembinaan pegawai secara bertahap dan berjenjang. Kepada pejabat bidang kepegawaian di semua OPD, agar memasukkan semua data ASN ke sistem kepegawaian kita,”
Sistem aplikasi adalah untuk mensinkronkan seluruh dara OPD dari mulai pembuatan e-formasi, e-jabatan sampai analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Sehingga semua tahu bagaimana mengisi data online di semua instansi.
"Sesuai dengan PermenPAN 25/2016, agar semua mengaktifkan aplikasi e-government karena kita akan terapkan pelayanan tanpa kertas. Arahnya nanti, kita tidak perlu lagi pertanyakan, OPD ini kurangnya apa, jurusan apa, bidang apa. Itu nanti dipetakan melalui e-formasi dengan standarisasi dari PermenPAN,” pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Karena itu, diminta seluruh ASN harus mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas personal agar kinerja ke depan lebih baik dari sekarang, hal ini dikatakannya di Lima Puluh, Jumat (14/12).
"Tidak ada alasan seorang pegawai (ASN) tidak pandai atau tidak bisa. Semuanya perlu proses, belajar. Apalagi kita sudah diberikan tunjangan (TPP) cukup besar, jangan ada lagi cerita aneh dalam hal melayani. Inilah hubungannya dengan E-Formasi, semuanya harus transparan,”
Menurutnya, semua tempat memilki formasi atau jabatan. Sehingga dengan sistem aplikasi ini, keberadaan seluruh pegawai dapat diketahui.
Begitu juga mempercepat proses administrasi serta menjamin keakuratan data terkait dengan struktur organisasi, peta jabatan, jumlah pegawai yang ada, jumlah pegawai yang dibutuhkan, posisi penempatan pegawai, alokasi kekurangan dan kelebihan pegawai baik pusat maupun daerah.
"Mari kita tingkatkan komitmen dan etos kerja. Karena itu kita akan terus lakukan pembinaan pegawai secara bertahap dan berjenjang. Kepada pejabat bidang kepegawaian di semua OPD, agar memasukkan semua data ASN ke sistem kepegawaian kita,”
Sistem aplikasi adalah untuk mensinkronkan seluruh dara OPD dari mulai pembuatan e-formasi, e-jabatan sampai analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Sehingga semua tahu bagaimana mengisi data online di semua instansi.
"Sesuai dengan PermenPAN 25/2016, agar semua mengaktifkan aplikasi e-government karena kita akan terapkan pelayanan tanpa kertas. Arahnya nanti, kita tidak perlu lagi pertanyakan, OPD ini kurangnya apa, jurusan apa, bidang apa. Itu nanti dipetakan melalui e-formasi dengan standarisasi dari PermenPAN,” pungkasnya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018