Menghitung dana pilpres cukup membuat parpol mengerutkan dahi. Hal ini terkait dana kampanye yang memiliki nominal fantastis. Hal ini disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dihubungi kotan.co.id, senin (25/6).
Menurutnya dalam Pemilihan legislatif setiap Tempat Pemungutan suara (TPS) masing-masing memiliki dua saksi. Saat ini ada 860.000 TPS di Indonesia. Sebanyak dua saksi yang ada di TPS dihargai Rp 100.000.
Ini artinya, dana untuk saksi yang harus digelontorkan oleh para caleg adalah Rp 86 miliar. Dana ini belum termasuk biaya-biaya pelengkap seperti transportasi dan konsumsi yang umumnya juga harus tersedia.
Dalam pemilihan Pilpres, kampanye akan dilakukan di 34 provinsi. Dalam satu kali kampanye pihak parpol minimal menggelontorkan dana Rp 50 juta. Jika dihitung satu kali kampanye, maka parpol mengeluarkan dana sebesar Rp 1,7 miliar.
Namun ada imbalan fantastis didapatkan bagi mereka yang lolos masuk ke Senayan. Berdasarkan surat Menteri Keungan No. S-520/MK.02/2015, para anggota DPR RI mendapatkan gaji Rp 76 juta.
Dari surat tersebut diketahui rincian gaji anggota DPR, yakni gaji pokok Rp 42 juta, tunjangan komunikasi dan telepon Rp 15.580.000, tunjangan kehormatan Rp 5.580.000, bantuan langganan listrik dan telepon Rp 7,7 juta, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000, uang sidang Rp 2 juta.
Jika diakumulasi dengan beberapa poin gaji lainnya, maka uang gaji yang dibawa pulang anggota DPR sebesar Rp 54 juta.
Ongkos Demokreasi terbilang mahal menuju kursi kekuasaan. Namun juga mendapatkan gaji dan tunjungan yang sangat menggiurkan.
Maka tak sedikit orang yang berbondong-bondong menginginkan hidup enak, nyaman dan berlimpah uang dengan menjadi anggota dewan.
Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar telah mewakili rakyat merasakan hidup sejahtera. Sedangkan rakyat masih hidup dalam kondisi merana. Inilah demokrasi berat diongkos
Kekayaan Negeri Melimpah, Siapa yang Kaya?
Pertanyaan itu seharusnya dapat terjawab dengan uraian di atas. Sudah jelas, bahwa yang menjadi kaya adalah para pejabat, sedangkan rakyat tetap miskin. Padahal uang yang dipergunakan milik rakyat. Uang rakyat justru dipergunakan untuk kepentingan segelintir pejabat.
Ramai-ramai rakyat yang mendatangi anggota dewan, demo buruh meminta upahnya dinaikkan, demo untuk memnurunkan harga BBM efek dari liberalisasi migas, hingga demo sengketa lahan yang banyak menelan korban jiwa. Untuk meminta hak mereka, tetapi malah diabaikan.
Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Senior Singapura pernah mengatakan bahwa Singapura tidak perlu menjadi demokratis, karena demokrasi hanya membuat negara menjadi chaos.
Sistem Islam Anti Suap dan Menyejahterakan
Islam bukan hanya agama namun juga suatu sistem yang telah terbukti mampu memimpin dunia dan menyejahterakan rakyat, bukan hanya para pejabatnya.
Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari nabi untuk membagi hasil bumi Khaybar menjadi dua bagian; separuh untuk kaum Muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi, datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi.
Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah. “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya,” tolaknya.
Mendengar ini, orang Yahudi tersebut berkata , “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak.” (Imam Malik dalam al-Muwathta).
Tentang suap Rasulullah Saw berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah
kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad)
Sudah saatnya kembali pada syariat. Setiap muslim wajib memiliki keyakinan akan janji Allah Swt bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih akan diberi kekuasaan di muka bumi.
Politik oportunis yang saat ini diterapkan dalam sistem Demokrasi menyesatkan, dunia kahirat.
Umat bingung dibuatnya. Kecuali orang yang dikasihi oleh Allah. Sebelum berkuasa wajah religius, berpenampilan santri, dan mengeksploitasi simbol-simbol agama. Saat berkuasa, Islam, ulama dan umatnya justru dimusuhi. (Penulis Adalah Pembina Forum Muslimah Cinta Islam Medan
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Menurutnya dalam Pemilihan legislatif setiap Tempat Pemungutan suara (TPS) masing-masing memiliki dua saksi. Saat ini ada 860.000 TPS di Indonesia. Sebanyak dua saksi yang ada di TPS dihargai Rp 100.000.
Ini artinya, dana untuk saksi yang harus digelontorkan oleh para caleg adalah Rp 86 miliar. Dana ini belum termasuk biaya-biaya pelengkap seperti transportasi dan konsumsi yang umumnya juga harus tersedia.
Dalam pemilihan Pilpres, kampanye akan dilakukan di 34 provinsi. Dalam satu kali kampanye pihak parpol minimal menggelontorkan dana Rp 50 juta. Jika dihitung satu kali kampanye, maka parpol mengeluarkan dana sebesar Rp 1,7 miliar.
Namun ada imbalan fantastis didapatkan bagi mereka yang lolos masuk ke Senayan. Berdasarkan surat Menteri Keungan No. S-520/MK.02/2015, para anggota DPR RI mendapatkan gaji Rp 76 juta.
Dari surat tersebut diketahui rincian gaji anggota DPR, yakni gaji pokok Rp 42 juta, tunjangan komunikasi dan telepon Rp 15.580.000, tunjangan kehormatan Rp 5.580.000, bantuan langganan listrik dan telepon Rp 7,7 juta, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000, uang sidang Rp 2 juta.
Jika diakumulasi dengan beberapa poin gaji lainnya, maka uang gaji yang dibawa pulang anggota DPR sebesar Rp 54 juta.
Ongkos Demokreasi terbilang mahal menuju kursi kekuasaan. Namun juga mendapatkan gaji dan tunjungan yang sangat menggiurkan.
Maka tak sedikit orang yang berbondong-bondong menginginkan hidup enak, nyaman dan berlimpah uang dengan menjadi anggota dewan.
Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar telah mewakili rakyat merasakan hidup sejahtera. Sedangkan rakyat masih hidup dalam kondisi merana. Inilah demokrasi berat diongkos
Kekayaan Negeri Melimpah, Siapa yang Kaya?
Pertanyaan itu seharusnya dapat terjawab dengan uraian di atas. Sudah jelas, bahwa yang menjadi kaya adalah para pejabat, sedangkan rakyat tetap miskin. Padahal uang yang dipergunakan milik rakyat. Uang rakyat justru dipergunakan untuk kepentingan segelintir pejabat.
Ramai-ramai rakyat yang mendatangi anggota dewan, demo buruh meminta upahnya dinaikkan, demo untuk memnurunkan harga BBM efek dari liberalisasi migas, hingga demo sengketa lahan yang banyak menelan korban jiwa. Untuk meminta hak mereka, tetapi malah diabaikan.
Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Senior Singapura pernah mengatakan bahwa Singapura tidak perlu menjadi demokratis, karena demokrasi hanya membuat negara menjadi chaos.
Sistem Islam Anti Suap dan Menyejahterakan
Islam bukan hanya agama namun juga suatu sistem yang telah terbukti mampu memimpin dunia dan menyejahterakan rakyat, bukan hanya para pejabatnya.
Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari nabi untuk membagi hasil bumi Khaybar menjadi dua bagian; separuh untuk kaum Muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi, datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi.
Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah. “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya,” tolaknya.
Mendengar ini, orang Yahudi tersebut berkata , “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak.” (Imam Malik dalam al-Muwathta).
Tentang suap Rasulullah Saw berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud). Tentang hadiah
kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad)
Sudah saatnya kembali pada syariat. Setiap muslim wajib memiliki keyakinan akan janji Allah Swt bahwa orang-orang yang beriman dan beramal shalih akan diberi kekuasaan di muka bumi.
Politik oportunis yang saat ini diterapkan dalam sistem Demokrasi menyesatkan, dunia kahirat.
Umat bingung dibuatnya. Kecuali orang yang dikasihi oleh Allah. Sebelum berkuasa wajah religius, berpenampilan santri, dan mengeksploitasi simbol-simbol agama. Saat berkuasa, Islam, ulama dan umatnya justru dimusuhi. (Penulis Adalah Pembina Forum Muslimah Cinta Islam Medan
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018