Sibolga (Antaranews Sumut)-Sebagai tindak lanjut proses evaluasi jabatan yang dilaksanakan selama sebulan, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk melantik 10 orang pejabat Pemko Sibolga, Selasa. Menurut Walikota, tim evaluasi kinerja pejabat Pemko yang dilakukan selama satu bulan tepatnya bulan April 2018, terdiri dari kalangan birokrasi dan akademisi. Ada tiga komponen penilaian dalam evaluasi tersebut, kompetensi manajerial, pencapaian kinerja dan loyalitas.
“Penataan pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama baik yang tetap pada jabatan semula atau pun yang dirotasi, dilakukan menurut mekanisme yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Bukan atas keinginan pribadi, apalagi didasarkan pada suka atau tidak suka,” kata Syarfi.
Semua pihak harus dapat memahami proses tersebut secara utuh, sehingga tidak terjadi salah penafsiran atau miskomunikasi. Karena sering acara pelantikan seperti ini bukan hanya menjadi konsumsi publik, tetapi terkadang dijadikan momentum oleh pihak tertentu untuk memelintir informasi dari sisi yang mereka inginkan. Untuk itulah Walikota mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan sistem pemerintahan dengan kompak agar dapat merumuskan program yang lebih strategis.
“Jaga soliditas, kekompakan, tingkatkan kinerja, bekerja secara produktif, profesional dan beribawa, jabatan merupakan amanah, jadikan jabatan sebagai ladang amal ibadah,” pesan Syarfi seraya menambahkan agar semua tindakan dan kebijakan harus tertib administrasi sesuai hukum yang berlaku, sehingga kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
Dari 10 pejabat yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, satu orang diantaranya pejabat BUMD Kota Sibolga.
Adapun kesepuluh pejabat yang dilantik terdiri dari, Amarullah Gultom Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Binsar Manalu Kepala DPKPP, Mauli Badia Kepala DPKPLH, Singkat Sijabat Kepala Sat Pol PP dan Damkar.
Richad M Pangaribuan Sekretaris DPRD, Lysnah Siahaan Kadis Perpustakaan, Resdi Dorlince Sianturi Kepala DPMPPTSP, Marajahan Sitorus Kepala Dinas Perhubungan, dr Hotma Uli Hutagalung Kepala DPPKB. Kemudian Marojahan Panjaitan Direktur PDAM Tirta Nauli untuk masa jabatan periode 2018-2022.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
“Penataan pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama baik yang tetap pada jabatan semula atau pun yang dirotasi, dilakukan menurut mekanisme yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Bukan atas keinginan pribadi, apalagi didasarkan pada suka atau tidak suka,” kata Syarfi.
Semua pihak harus dapat memahami proses tersebut secara utuh, sehingga tidak terjadi salah penafsiran atau miskomunikasi. Karena sering acara pelantikan seperti ini bukan hanya menjadi konsumsi publik, tetapi terkadang dijadikan momentum oleh pihak tertentu untuk memelintir informasi dari sisi yang mereka inginkan. Untuk itulah Walikota mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menjalankan sistem pemerintahan dengan kompak agar dapat merumuskan program yang lebih strategis.
“Jaga soliditas, kekompakan, tingkatkan kinerja, bekerja secara produktif, profesional dan beribawa, jabatan merupakan amanah, jadikan jabatan sebagai ladang amal ibadah,” pesan Syarfi seraya menambahkan agar semua tindakan dan kebijakan harus tertib administrasi sesuai hukum yang berlaku, sehingga kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
Dari 10 pejabat yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, satu orang diantaranya pejabat BUMD Kota Sibolga.
Adapun kesepuluh pejabat yang dilantik terdiri dari, Amarullah Gultom Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Binsar Manalu Kepala DPKPP, Mauli Badia Kepala DPKPLH, Singkat Sijabat Kepala Sat Pol PP dan Damkar.
Richad M Pangaribuan Sekretaris DPRD, Lysnah Siahaan Kadis Perpustakaan, Resdi Dorlince Sianturi Kepala DPMPPTSP, Marajahan Sitorus Kepala Dinas Perhubungan, dr Hotma Uli Hutagalung Kepala DPPKB. Kemudian Marojahan Panjaitan Direktur PDAM Tirta Nauli untuk masa jabatan periode 2018-2022.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018