Kotapinang (Antaranews Sumut) - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menyerahkan 1000 sertifikat lahan warga yang diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017.
“Awalnya karena program ini gratis, banyak warga yang ragu. Karenanya masyarakat yang sudah berhasil agar mensosialisasikan kepada tetangganya, sebab tahun ini target sertifikat PTSL untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan 12 ribu bidang tanah,” kata Bupati Labuhanbatu Selatan, Wiladan Aswan Tanjung, Kamis di Kotapinang.
Bupati Wildan juga menekankan para camat, kepala desa, dan kepala lingkungan agar tidak menambahi biaya sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 29 tahun 2017 yakni Rp250 ribu.
Dia meminta bagian hukum dan badan pendapatan melakukan kajian, sehingga Pemerintah Kabupaten dimungkinkan dapat membantu masyarakat untuk meringankan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Kalau memungkinkan agar BPHTB digratiskan," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPN Labuhanbatu, Saut G Tampubolon menyerahkan empat setifikat aset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan lima sertifikat wakaf kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Saut menyampaikan, pada 2017 BPN Rantauprapat menempati rangking kedua di Provinsi Sumut dalam realisasi program PTSP, yakni 10.750 bidang tanah untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labura.
Pihaknya mengaku siap mendukung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait permasalahan pertanahan, seperti rencana pembangunan bandara yang sedang dilakukan.
Menurutnya, BPN juga mendorong agar zona nilai tanah dapat segera di selesaikan. "Dua kecamatan sudah selesai," katanya.
Pihaknya dipercaya untuk program PTSL sebanyak 35 ribu bidang tanah, pada tahun 2018.
Tahun ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditarget 12 ribu bidang tanah pada 15 desa di empat kecamatan.
"Yang dibagikan hari ini untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan 1.000 sertifikat. Namun sebelumnya sudah ada 1.000-an sertifikat yang diambil langsung masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
“Awalnya karena program ini gratis, banyak warga yang ragu. Karenanya masyarakat yang sudah berhasil agar mensosialisasikan kepada tetangganya, sebab tahun ini target sertifikat PTSL untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan 12 ribu bidang tanah,” kata Bupati Labuhanbatu Selatan, Wiladan Aswan Tanjung, Kamis di Kotapinang.
Bupati Wildan juga menekankan para camat, kepala desa, dan kepala lingkungan agar tidak menambahi biaya sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan No. 29 tahun 2017 yakni Rp250 ribu.
Dia meminta bagian hukum dan badan pendapatan melakukan kajian, sehingga Pemerintah Kabupaten dimungkinkan dapat membantu masyarakat untuk meringankan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). "Kalau memungkinkan agar BPHTB digratiskan," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala BPN Labuhanbatu, Saut G Tampubolon menyerahkan empat setifikat aset Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan lima sertifikat wakaf kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Saut menyampaikan, pada 2017 BPN Rantauprapat menempati rangking kedua di Provinsi Sumut dalam realisasi program PTSP, yakni 10.750 bidang tanah untuk wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labura.
Pihaknya mengaku siap mendukung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait permasalahan pertanahan, seperti rencana pembangunan bandara yang sedang dilakukan.
Menurutnya, BPN juga mendorong agar zona nilai tanah dapat segera di selesaikan. "Dua kecamatan sudah selesai," katanya.
Pihaknya dipercaya untuk program PTSL sebanyak 35 ribu bidang tanah, pada tahun 2018.
Tahun ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditarget 12 ribu bidang tanah pada 15 desa di empat kecamatan.
"Yang dibagikan hari ini untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan 1.000 sertifikat. Namun sebelumnya sudah ada 1.000-an sertifikat yang diambil langsung masyarakat," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018