Kotapinang (Antaranews Sumut) - Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan salurkan bantuan non tunai tahap pertama program keluarga harapan atau PKH, Rp12,7 milyar kepada 6.723 keluarga penerima manfaat.
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Kholil Jufri Harahap, Minggu di Kotapinang mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Sosial RI yang telah menaruh perhatian untuk masyarakat pra sejahtera di daerah.
Pihaknya berharap Kementrian Sosial RI menambahkan penerima manfaat agar upaya pengentasan kemiskinan di daerah dapat tercapai.
"Terimakasih kepada pemerintah pusat. Semoga bantuan PKH ini dapat dimanfaatkan masyarakat dan mampu memutus rantai kemiskinan di daerah," katanya.
Kementrian Sosial RI yang diwakili Direktur Rehabilitasi Sosial, Sonny W. Manalu menyampaikan, program PKH merupakan proses penanganan kemiskinan secara terpadu yang mendukung kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI.
Program kesejahteraan sosial ini juga, prioritas nasional yang bersinergi dengab program lainnya yakni, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Bantuan Sosial Pangan (BPNT dan Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan Program Subsidi Energi.
"Tahun 2018 perluasan jangkauan PKH akan menyentuh angka 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan dicaitkan pada bulan februari 2018 sebanyak Rp15, 4 milyar," katanya.
Menurut Sonny, pihaknya menerima dengan baik usulan penambahan KPM untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. "Sampaikan usulan penambahan penerima PKH ke Kemensos, kami akan merekomendasikannya dengan direktur terkait," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Kholil Jufri Harahap, Minggu di Kotapinang mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Sosial RI yang telah menaruh perhatian untuk masyarakat pra sejahtera di daerah.
Pihaknya berharap Kementrian Sosial RI menambahkan penerima manfaat agar upaya pengentasan kemiskinan di daerah dapat tercapai.
"Terimakasih kepada pemerintah pusat. Semoga bantuan PKH ini dapat dimanfaatkan masyarakat dan mampu memutus rantai kemiskinan di daerah," katanya.
Kementrian Sosial RI yang diwakili Direktur Rehabilitasi Sosial, Sonny W. Manalu menyampaikan, program PKH merupakan proses penanganan kemiskinan secara terpadu yang mendukung kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SKNI.
Program kesejahteraan sosial ini juga, prioritas nasional yang bersinergi dengab program lainnya yakni, Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Bantuan Sosial Pangan (BPNT dan Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan Program Subsidi Energi.
"Tahun 2018 perluasan jangkauan PKH akan menyentuh angka 10 juta keluarga penerima manfaat yang akan dicaitkan pada bulan februari 2018 sebanyak Rp15, 4 milyar," katanya.
Menurut Sonny, pihaknya menerima dengan baik usulan penambahan KPM untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. "Sampaikan usulan penambahan penerima PKH ke Kemensos, kami akan merekomendasikannya dengan direktur terkait," katanya.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018