Mataram (Antaranews Sumut) - Komisi A DPRD Sumatera Utara mempelajari dukungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis, dan instansi terkait dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan gubernur di daerah itu.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi A DPRD Sumut berdialog dengan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Agus Patria, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya, serta perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) NTB.
Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan, sekaligus mencari masukan mengenai penyelenggaraan pilgub yang juga digelar di NTB.
Informasi yang didapatkan tersebut akan dibahas lagi oleh Komisi A DPRD Sumut guna memberikan masukan bagi Pemprov dan KPU Sumut dalam menyukseskan pilkada serentak tahun 2018.
Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Agus Patria mengatakan Pilgub NTB diikuti empat pasangan calon yang salah satunya dari jalur perseorangan.
Meski pilgub di NTB diikuti sejumlah nama tenar di NTB dan ada bakal calon dari jalur perseorangan, tetapi seluruh tahapan berjalan dengan lancar dan tidak mengalami masalah berarti.
Cagub dari jalur perseorangan itu baru pertama kali terjadi dalam Pilgub NTB yang lolos karena sudah mempersiapkan diri sejak dua tahun lalu.
"Alhamdulillah, tidak ada gejolak dan semuanya berjalan dengan baik," katanya.
Kehadiran cagub dari jalur perseorangan itu menarik perhatian anggota Komisi A DPRD Sumut karena mampu menyiapkan bukti dukungan yang lolos dalam verifikasi KPU.
Anggota Komisi A DPRD Sumut Ikrimah Hamidy mengaku salut dengan calon perseorangan dalam pilgub NTB tersebut karena selama ini banyak yang tidak lolos.
Ia mengambil contoh dari pengalaman lima bakal calon dari jalur perseorangan dalam pilkada di Kabupaten Langkat, Sumut yang tidak satu pun berhasil lolos.
"Calonnya memiliki ketokohan, makanya 303 ribu dukungan bisa terpenuhi. Kalau tidak memiliki massa riil, mungkin sulit," ujarnya.
Setelah mendapatkan keterangan itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu mempertanyakan langkah Pemprov dan KPU NTB dalam memfasilitasi perekaman e-KTP dan mengakomodasi peluang masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menjelaskan dinamika perekaman e-KTP di NTB tidak jauh berbeda dengan daerah lain, namun jumlahnya tidak terlalu besar.
Masalah tersebut telah diminimalkan Gubernur NTB yang rutin menyurati bupati dan wali kota di provinsi tersebut agar mendorong percepatan perekaman e-KTP di daerah masing-masing.
"Kita koordinasikan ke dinas agar melakukan sosialisasi lebih masif. Kami apresiasi juga karena gubernur beberapa kali menyurati bupati dan wali kota untuk menggalakkan perekaman e-KTP," katanya.
Kunker itu diikuti sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut seperti Sarma Hutajulu, P Nababan, Brilian Moktar (PDI Perjuangan), Ramses Simbolon (Partai Gerindra), Doli Sinomba Siregar, Helmiati, Fernando Simanjuntak (Partai Golkar), Irwan Amin (PAN), Ikrimah Hamidy (PKS), Ronny R Situmorang dan Muhri Fauzi Hafiz (Partai Demokrat), Fanotona Waruwu (Partai Hanura) dan Januari Siregar (PKPI). ***2***
(T.I023/B/A039/A039) 01-03-2018 12:11:56
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi A DPRD Sumut berdialog dengan Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Agus Patria, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya, serta perwakilan forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) NTB.
Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli mengatakan kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan, sekaligus mencari masukan mengenai penyelenggaraan pilgub yang juga digelar di NTB.
Informasi yang didapatkan tersebut akan dibahas lagi oleh Komisi A DPRD Sumut guna memberikan masukan bagi Pemprov dan KPU Sumut dalam menyukseskan pilkada serentak tahun 2018.
Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Agus Patria mengatakan Pilgub NTB diikuti empat pasangan calon yang salah satunya dari jalur perseorangan.
Meski pilgub di NTB diikuti sejumlah nama tenar di NTB dan ada bakal calon dari jalur perseorangan, tetapi seluruh tahapan berjalan dengan lancar dan tidak mengalami masalah berarti.
Cagub dari jalur perseorangan itu baru pertama kali terjadi dalam Pilgub NTB yang lolos karena sudah mempersiapkan diri sejak dua tahun lalu.
"Alhamdulillah, tidak ada gejolak dan semuanya berjalan dengan baik," katanya.
Kehadiran cagub dari jalur perseorangan itu menarik perhatian anggota Komisi A DPRD Sumut karena mampu menyiapkan bukti dukungan yang lolos dalam verifikasi KPU.
Anggota Komisi A DPRD Sumut Ikrimah Hamidy mengaku salut dengan calon perseorangan dalam pilgub NTB tersebut karena selama ini banyak yang tidak lolos.
Ia mengambil contoh dari pengalaman lima bakal calon dari jalur perseorangan dalam pilkada di Kabupaten Langkat, Sumut yang tidak satu pun berhasil lolos.
Baca juga: Komisi D DPRD Sumut sikapi PMKS
"Pengalaman di Langkat, calon perseorangan yang hanya memerlukan 15 ribu KTP saja tidak bisa lolos. Sedangkan di NTB bisa lolos untuk pilgub. Kami ingin tahu juga, karena mungkin bisa juga kami tiru suatu saat nanti," ujar politikus PKS itu.
Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Agus Patria mengatakan cagub NTB dari jalur perseorangan itu adalah Ali BD yang merupakan tokoh yang memiliki basis massa yang besar.
Sedangkan cawagubnya adalah Tuan Guru Haji Lalu Gede Sakti yang merupakan pimpinan pesantren dan memiliki banyak pendukung militan.
Selain itu, cagub tersebut juga merupakan Bupati Lombok Timur yang mengikuti pilkada di kabupaten tersebut melalui jalur perseorangan.
"Pengalaman di Langkat, calon perseorangan yang hanya memerlukan 15 ribu KTP saja tidak bisa lolos. Sedangkan di NTB bisa lolos untuk pilgub. Kami ingin tahu juga, karena mungkin bisa juga kami tiru suatu saat nanti," ujar politikus PKS itu.
Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov NTB Agus Patria mengatakan cagub NTB dari jalur perseorangan itu adalah Ali BD yang merupakan tokoh yang memiliki basis massa yang besar.
Sedangkan cawagubnya adalah Tuan Guru Haji Lalu Gede Sakti yang merupakan pimpinan pesantren dan memiliki banyak pendukung militan.
Selain itu, cagub tersebut juga merupakan Bupati Lombok Timur yang mengikuti pilkada di kabupaten tersebut melalui jalur perseorangan.
Video Oleh Irwan
"Calonnya memiliki ketokohan, makanya 303 ribu dukungan bisa terpenuhi. Kalau tidak memiliki massa riil, mungkin sulit," ujarnya.
Setelah mendapatkan keterangan itu, Anggota Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu mempertanyakan langkah Pemprov dan KPU NTB dalam memfasilitasi perekaman e-KTP dan mengakomodasi peluang masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya menjelaskan dinamika perekaman e-KTP di NTB tidak jauh berbeda dengan daerah lain, namun jumlahnya tidak terlalu besar.
Masalah tersebut telah diminimalkan Gubernur NTB yang rutin menyurati bupati dan wali kota di provinsi tersebut agar mendorong percepatan perekaman e-KTP di daerah masing-masing.
"Kita koordinasikan ke dinas agar melakukan sosialisasi lebih masif. Kami apresiasi juga karena gubernur beberapa kali menyurati bupati dan wali kota untuk menggalakkan perekaman e-KTP," katanya.
Kunker itu diikuti sejumlah anggota Komisi A DPRD Sumut seperti Sarma Hutajulu, P Nababan, Brilian Moktar (PDI Perjuangan), Ramses Simbolon (Partai Gerindra), Doli Sinomba Siregar, Helmiati, Fernando Simanjuntak (Partai Golkar), Irwan Amin (PAN), Ikrimah Hamidy (PKS), Ronny R Situmorang dan Muhri Fauzi Hafiz (Partai Demokrat), Fanotona Waruwu (Partai Hanura) dan Januari Siregar (PKPI). ***2***
(T.I023/B/A039/A039) 01-03-2018 12:11:56
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2018