Medan, 29/1 (Antara) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi untuk segera menyelesaikan pembayaran gaji guru honor dan tenaga non-guru di daerah itu.
Ketika menyampaikan pandangan terhadap Nota Keuangan RAPBD 2018 dalam rapat paripurna di Medan, Rabu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Syamsul Qadri Marpaung mengatakan, pihaknya sering mendapatkan keluhan dari guru honor tenaga non-guru di Sumut.
Pihaknya mengetahui jika hampir satu tahun guru honor dan tenaga non-guru di tingkat SMA dan SMK di Sumut tidak menerima gaji.
Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Sumut untuk menunjukkan iktikad baik dengan segara membayarkan gaji guru honor tenaga non-guru tersebut.
Pihaknya tidak ingin menganggap Pemprov Sumut tidak memiliki kepedulian dan lamban dalam pembayaran honor tersebut karena penggajiannya sudah tertunda hampir satu tahun.
Namun pihaknya merasa prihatin karena guru honor dan tenaga non-guru tersebut dituntut terus bertugas meski belum mendapatkan gaji cukup lama.
"Para guru honorer sudah `keluar keringat darah`. Di satu sisi mereka dituntut harus mengabdi, tapi di sisi lain harus memikirkan kehidupan keluarganya," katanya.
Fraksi PKS melihat adanya ironi dalam kebijakan Pemprov Sumut terkait perhatian terhadap kesejahteraan guru honor tenaga non-guru.
"Gaji mereka belum dibayar hampir satu tahun, padahal dimana-mana, dipasang papan reklame ucapan selamat hari guru," ujar Syamsul Qadri. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Ketika menyampaikan pandangan terhadap Nota Keuangan RAPBD 2018 dalam rapat paripurna di Medan, Rabu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Syamsul Qadri Marpaung mengatakan, pihaknya sering mendapatkan keluhan dari guru honor tenaga non-guru di Sumut.
Pihaknya mengetahui jika hampir satu tahun guru honor dan tenaga non-guru di tingkat SMA dan SMK di Sumut tidak menerima gaji.
Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Sumut untuk menunjukkan iktikad baik dengan segara membayarkan gaji guru honor tenaga non-guru tersebut.
Pihaknya tidak ingin menganggap Pemprov Sumut tidak memiliki kepedulian dan lamban dalam pembayaran honor tersebut karena penggajiannya sudah tertunda hampir satu tahun.
Namun pihaknya merasa prihatin karena guru honor dan tenaga non-guru tersebut dituntut terus bertugas meski belum mendapatkan gaji cukup lama.
"Para guru honorer sudah `keluar keringat darah`. Di satu sisi mereka dituntut harus mengabdi, tapi di sisi lain harus memikirkan kehidupan keluarganya," katanya.
Fraksi PKS melihat adanya ironi dalam kebijakan Pemprov Sumut terkait perhatian terhadap kesejahteraan guru honor tenaga non-guru.
"Gaji mereka belum dibayar hampir satu tahun, padahal dimana-mana, dipasang papan reklame ucapan selamat hari guru," ujar Syamsul Qadri. ***4***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017