Tapanuli Selatan,26/7(Antarasumut)-Sebanyak 24 orang Aparatur Sipil Negara asal Kabupaten Tapanuli Selatan beralih menjadi pegawai Pusat.
Demikian Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapanuli Selatan Hamonangan sampaikan melalui selularnya dari Medan kepada Antara di Sipirok, Rabu.
Dia mengatakan ke-24 ASN yang dialihkan itu bagian dari Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan dialihkan ke Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.
Penyerahannya bersama 924 ASN petugas PKB dan PLKB Kabupaten Kota se-Sumut ditandai dengan penandatangan berita acara yang dilakukan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu disaksikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, di Hotel Adimulia Medan, Rabu.
Mengutip apa yang disampaikan Bupati Syahrul M.Pasaribu, Hamonangan mengatakan, dengan peralihan status ASN ke pusat diharap kinerja para PKB dan PLKB Tapanuli Selatan dapat semakin meningkat.
''Dengan peralihan itu dengan demikian seluruh urusan terkait ke-24 ASN sudah di tangani pemerintah pusat, namun soal gaji dan operasional hingga 31 Desember 2017 masih tanggungjawab Pemerintah Daerah," sebutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017
Demikian Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapanuli Selatan Hamonangan sampaikan melalui selularnya dari Medan kepada Antara di Sipirok, Rabu.
Dia mengatakan ke-24 ASN yang dialihkan itu bagian dari Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan dialihkan ke Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.
Penyerahannya bersama 924 ASN petugas PKB dan PLKB Kabupaten Kota se-Sumut ditandai dengan penandatangan berita acara yang dilakukan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu disaksikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, di Hotel Adimulia Medan, Rabu.
Mengutip apa yang disampaikan Bupati Syahrul M.Pasaribu, Hamonangan mengatakan, dengan peralihan status ASN ke pusat diharap kinerja para PKB dan PLKB Tapanuli Selatan dapat semakin meningkat.
''Dengan peralihan itu dengan demikian seluruh urusan terkait ke-24 ASN sudah di tangani pemerintah pusat, namun soal gaji dan operasional hingga 31 Desember 2017 masih tanggungjawab Pemerintah Daerah," sebutnya.
Terkait kinerja ASN setelah beralih status pegawai pusat untuk sementara masih menunggu norma dasar dan prosedur tentang hubungan kerja PKB/ PLKB dengan pemerintah kabupaten.
Dalam penandatanganan berita acara kepala daerah masing-masing selain disaksikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi juga disaksikan Direktur Analisis dampak kependudukan BKKBN Pusat Teodora Panjaitan dan kepala perwakilan BKKBN Sumut Temazaro Zega Kadis Dalduk dan Kb Popinsi Sumut Ria Novida Telembanua, Kajari Tapsel.
Dalam penandatanganan berita acara kepala daerah masing-masing selain disaksikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi juga disaksikan Direktur Analisis dampak kependudukan BKKBN Pusat Teodora Panjaitan dan kepala perwakilan BKKBN Sumut Temazaro Zega Kadis Dalduk dan Kb Popinsi Sumut Ria Novida Telembanua, Kajari Tapsel.
Dikatakan dasar proses alih kelola PKB/PLKB itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).
Editor : Akung
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2017