KPU Minta Kepastian Usulan Anggaran Pilkada

Batubara, 6/6 (Antarasumut) - KPU Kabupaten Batu Bara berharap Pemkab setempat dapat memberikan kepastian besaran jumlah anggaran yang disetujui dalam pelaksanaan pemilihna kepala daerah tahun 2018 dari RAB yang diusulkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batu Bara Muksin Kalid mengemukakan itu saat audensi ke Sekdakab  Batu Bara, Selasa, (6/6/2017).

"Sudah setahun usulan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara 2018 di sampaikan pemerintah Batu Bara, namun belum ada realisasi pada tingkat pembahasan oleh Pemkab Batu Bara, padahal kepastian anggaran ini penting mengingat persiapan penandatanganan NPHD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara 2018 sudah diambang pintu akan digelar,” ujarnya.

KPU Kabupaten Batu Bara berharap agar pembahasan RAB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara segera dibahas, mengingat secara nasional akan digelar louncing Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada 14 Juni 2017 mendatang di KPU RI. 

Itu artinya langkah-langkah persiapan menjelang memasuki tahapan pemilihan harus ditetapkan termasuk besaran jumlah anggaran belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara 2018 yang ditetapkan dalam Ranperda Batu Bara 2017.

Sekdakab Batu Bara Sakti Alam Siregar berjanji pihaknya akan membentuk tim dalam persiapan pembahasan usulan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara 2018 bersama-sama dengan KPU Kabupaten Batu Bara. 

“Kita perintahkan segera bentuk tim yang ada di TAPBD untuk segera bersama-sama KPU Kabupaten Batu Bara membahasan besaran anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara 2018, pada minggu ini, yang nantinya akan dilanjutkan pada penetapan dan pengesahan RANPERDA di DPRD Kabupaten Batu Bara”, ujar Sakti.

Dia menyarankan, agar sistem efesiensi anggaran dikedepankan dan karena pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara serentak yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 digelar bersamaan, makanya pemkab Batu Bara, juga masih menunggu kepastian berapa jumlah besaran anggaran sharing yang akan ditanggung pemerintah propinsi.