Medan, 22/11 (Antarasumut) - Kemiskinan dinilai menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yang pada umumnya lebih banyak terjadi pada anak-anak dan perempuan.
"Kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya pendidikan menjadi beberapa faktor terjadinya perdagangan orang," kata anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Hanura Ratna Sitepu di Medan, Selasa.
Hal itu ia sampaikan pada rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus dan pendapat fraksi serta penandatanganan persetujuan tentang Ranperda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang untuk menjadi perda.
Ia mengatakan, Kota Medan rentan terjadinya kasus perdagangan orang, karena letaknya yang memang menjadi lalu lintas perdagangan bisnis untuk Indonesia wilayah barat, apalagi ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu dewasa ini kian menggeliat menuju kota metropolitan.
Dengan adanya Perda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, diharapkan kedepannya kasus perdagangan orang dapat ditekan dan diminimalisir.
Terkait dengan disetujuinya ranperda tersebut menjadi perda, ia mengharapkan Pemkot Medan menyiapkan beberapa kebijakan yang berguna untuk meminimalisir terjadinya perdagangan orang.
Diantaranya dengan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan dan mengupayakan peningkatan pendidikan sehingga dengan demikian masyarakat tidak akan mudah terjebak oleh iming-iming yang menyesatkan.
"Kalau pendidikan sudah tinggi dan lapangan pekerjaan terbuka lebar, maka kasus perdagangan orang kita harapkan dapat diminimalisir," katanya.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam kesempatan yang sama mengatakan, perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kota Medan berpotensi menjadi salah satu tempat transit serta tempat tujuan perdagangan orang di Indonesia.
Karena itu, Pemkot Medan perlu melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap perdagangan orang terutama terhadap anak dan perempuan melalui berbagai kebijakan dan program.
"Salah satunya dengan mengeluarkan Perda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Itu perlu dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya pendidikan menjadi beberapa faktor terjadinya perdagangan orang," kata anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Hanura Ratna Sitepu di Medan, Selasa.
Hal itu ia sampaikan pada rapat Paripurna DPRD Medan dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus dan pendapat fraksi serta penandatanganan persetujuan tentang Ranperda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang untuk menjadi perda.
Ia mengatakan, Kota Medan rentan terjadinya kasus perdagangan orang, karena letaknya yang memang menjadi lalu lintas perdagangan bisnis untuk Indonesia wilayah barat, apalagi ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu dewasa ini kian menggeliat menuju kota metropolitan.
Dengan adanya Perda Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, diharapkan kedepannya kasus perdagangan orang dapat ditekan dan diminimalisir.
Terkait dengan disetujuinya ranperda tersebut menjadi perda, ia mengharapkan Pemkot Medan menyiapkan beberapa kebijakan yang berguna untuk meminimalisir terjadinya perdagangan orang.
Diantaranya dengan lebih banyak membuka lapangan pekerjaan dan mengupayakan peningkatan pendidikan sehingga dengan demikian masyarakat tidak akan mudah terjebak oleh iming-iming yang menyesatkan.
"Kalau pendidikan sudah tinggi dan lapangan pekerjaan terbuka lebar, maka kasus perdagangan orang kita harapkan dapat diminimalisir," katanya.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dalam kesempatan yang sama mengatakan, perdagangan orang mempunyai jaringan perdagangan yang luas dan Kota Medan berpotensi menjadi salah satu tempat transit serta tempat tujuan perdagangan orang di Indonesia.
Karena itu, Pemkot Medan perlu melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap perdagangan orang terutama terhadap anak dan perempuan melalui berbagai kebijakan dan program.
"Salah satunya dengan mengeluarkan Perda tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Itu perlu dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang," katanya.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016