Tanjungbalai, 27/9 (Antarasumut) - Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara, menyampaikan 10 draf usulan ke Kementerian Sosial RI dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan untuk menyejahterakan warga di daerah itu.
Kepala Bagian Humas Setdakot Tanjungbalai Nurmalini Marpaung di Tanjungbalai, Selasa, mengatakan, usulan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial kepada Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa di Jakarta.
Draf usulan yang disampaikan tersebut yaitu, Kartu Keluarga Sosial (KKS) untuk 12.310 kepala kelurga (KK), Kartu Indonesia Pintar (KIS) sebanyak 44.407 jiwa.
Selanjutnya, penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10.432 KK, enam titik e-Warung, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 60 kelompok , Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk eks pekerja migran sebanyak 606 Orang.
Kemudian, Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessoa), pembangunan satu unit Rumah Singgah Permanen/ atau Panti sosial, pelaksanaan kegiatan Hari Kesetiakawanan tingkat nasional tahun 2018 di Kota Tanjungbalai, serta Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 600 Unit.
"Alhamdulillah usulan yang disampaikan disambut baik oleh Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa," ujar Nurmalini.
Dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi itu, kata Nurmalini, Kemensos mengakui akan mengupayakan usulan tersebut agar dapat ditampung dalam APBN.
Untuk itu, Pemkot Tanjungbalai diimbau agar terus menjalin koordinasi dengan pihak Kemensos.
Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial mengucapkan terima kasih ke Kementerian Sosial RI dan berharap usulan yang sudah disampaikan itu nantinya bisa terealisasi.
"Kita berharap usulan tersebut terwujud sehingga kedepannya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteran warga Kota Tanjungbalai," kata Nurmalini Marpaung.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Kepala Bagian Humas Setdakot Tanjungbalai Nurmalini Marpaung di Tanjungbalai, Selasa, mengatakan, usulan tersebut disampaikan langsung Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial kepada Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa di Jakarta.
Draf usulan yang disampaikan tersebut yaitu, Kartu Keluarga Sosial (KKS) untuk 12.310 kepala kelurga (KK), Kartu Indonesia Pintar (KIS) sebanyak 44.407 jiwa.
Selanjutnya, penambahan kuota Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10.432 KK, enam titik e-Warung, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 60 kelompok , Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk eks pekerja migran sebanyak 606 Orang.
Kemudian, Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessoa), pembangunan satu unit Rumah Singgah Permanen/ atau Panti sosial, pelaksanaan kegiatan Hari Kesetiakawanan tingkat nasional tahun 2018 di Kota Tanjungbalai, serta Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 600 Unit.
"Alhamdulillah usulan yang disampaikan disambut baik oleh Menteri Sosial Khofifah Indah Parawansa," ujar Nurmalini.
Dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi itu, kata Nurmalini, Kemensos mengakui akan mengupayakan usulan tersebut agar dapat ditampung dalam APBN.
Untuk itu, Pemkot Tanjungbalai diimbau agar terus menjalin koordinasi dengan pihak Kemensos.
Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial mengucapkan terima kasih ke Kementerian Sosial RI dan berharap usulan yang sudah disampaikan itu nantinya bisa terealisasi.
"Kita berharap usulan tersebut terwujud sehingga kedepannya dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteran warga Kota Tanjungbalai," kata Nurmalini Marpaung.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016