Tanjungbalai, Sumut, 19/7 (Antara) - Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara, menggelar sosialisasi tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah bagi kepala SKPD di jajaran pemerintah daerah setempat, Selasa.
Ketika membukan sosialisasi itu, Sekdakot Tanjungbalai Abdi Nusa mengatakan, pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan bagi sistem dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Perubahan tersebut juga mengenai tentang penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah.
Fokus pada penataan kelembagaan saat ini tidak hanya mengacu pada perubahan pemetaan urusan pemerintahan, namun juga harus menjiwai semangat reformasi birokrasi bidang kelembagaan.
Diharapkan agar sosialisasi itu dapat menambah pemahaman dan wawasan para pimpinan SKPD dalam menyikapi perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, khususnya di Kota Tanjungbalai.
"Karena penataan mengarahkan organisasi perangkat daerah untuk lebih tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga terwujudnya reformasi kelembagaan pemerintah daerah yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Oleh karenanya, kata Abdi Nusa, Pemkot Tanjungbalai berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, inovatif, unggul, dan bertanggung jawab.
Selain itu, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) guna tercapainya seluruh sasaran reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi.
Kepala Bagian Orta Setdakot Tanjungbalai Ferry M Siagian mengatakan, tujuan kegiatan sosialisasi itu untuk membangun pemahaman kepada peserta tentang perubahan peta urusan pemerintahan pascapengesahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Demikian juga untuk menyelesaikan pengisian variabel besaran organisasi untuk penentuan tipologi SKPD sesuai dengan petunjuk teknis Ditjen Otda Daerah Kemendagri.
"Hasil yang diharapkan terselesaikannya naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tanjungbalai, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) hasil revisi PP Nomor 41 Tahun 2007," kata Ferry.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Ketika membukan sosialisasi itu, Sekdakot Tanjungbalai Abdi Nusa mengatakan, pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan bagi sistem dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Perubahan tersebut juga mengenai tentang penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah.
Fokus pada penataan kelembagaan saat ini tidak hanya mengacu pada perubahan pemetaan urusan pemerintahan, namun juga harus menjiwai semangat reformasi birokrasi bidang kelembagaan.
Diharapkan agar sosialisasi itu dapat menambah pemahaman dan wawasan para pimpinan SKPD dalam menyikapi perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, khususnya di Kota Tanjungbalai.
"Karena penataan mengarahkan organisasi perangkat daerah untuk lebih tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga terwujudnya reformasi kelembagaan pemerintah daerah yang berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Oleh karenanya, kata Abdi Nusa, Pemkot Tanjungbalai berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, inovatif, unggul, dan bertanggung jawab.
Selain itu, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) guna tercapainya seluruh sasaran reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang prima serta memiliki kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang tinggi.
Kepala Bagian Orta Setdakot Tanjungbalai Ferry M Siagian mengatakan, tujuan kegiatan sosialisasi itu untuk membangun pemahaman kepada peserta tentang perubahan peta urusan pemerintahan pascapengesahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Demikian juga untuk menyelesaikan pengisian variabel besaran organisasi untuk penentuan tipologi SKPD sesuai dengan petunjuk teknis Ditjen Otda Daerah Kemendagri.
"Hasil yang diharapkan terselesaikannya naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemkot Tanjungbalai, berdasarkan peraturan pemerintah (PP) hasil revisi PP Nomor 41 Tahun 2007," kata Ferry.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016