Medan, 16/4 (Antara) - Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara meragukan pencapaian target 81 persen jalan mantap yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga provinsi setempat.
Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Astrayuda Bangun di Medan, Sabtu mengatakan target 81 persen kondisi jalan mantap hingga akhir tahun 2016 itu dinilai terlalu tinggi.
Keraguan tersebut muncul karena Dinas Pekerjaan Umum (PU)Bina Marga hanya mengalokasikan anggaran Rp600 miliar untuk merealsasikan target itu.
Padahal kondisi jalan provinsi yang rusak cukup banyak, sedangkan anggaran yang dialokasikan dinilai tidak mampu mencakupi kerusakan yang ada.
"Kita ingatkan Dinas PU Bina Marga jangan sesumbar, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dengan anggaran Rp600 miliar bisa memuluskan 81 persen jalan," katanya.
Ia juga menyayangkan pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut yang tidak mampu mempertahankan anggaran yang awalnya diusulkan sebesar Rp1,5 triliun.
Selain itu, pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut juga dinilai tidak kreatif untuk mendapatkan dana lain untuk pembangunan infrastruktur seperti dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Bagaimana bisa menargetkan jalan mulus kalau hanya pasrah dan duduk manis di belakang meja. Itu sama saja dengan hanya sekadar jargon atau `angin surga`," katanya.
Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Baskami Ginting mengatakan, Dinas PU Bina Marga diharapkan tidak lagi hanya beretorika dalam menjalankan program pembangunannya dengan mengandalkan dana APBD.
Jika memang memiliki keseriusan untuk membangunan daerah, pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut seharusnya bisa berusaha lebih keras untuk "menjemput" anggaran ke pemerintah pusat.
Untuk mewujudkan target 81 persen pada 2016 dan target 100 pada 2018, pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut harus mampu melobi anggaran dari pemerintah pusat dan tidak lagi mencari-cari alasan atas kegagalan program.
"Masyarakat jangan lagi diberikan alasan macam-macam. Sudah banyak sekali masyarakat menerima janji yang tidak pernah ditepati," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Darwin Lubis mengatakan, beban anggaran Pemprov Sumut saat ini memang berat sehingga membuat anggaran di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikurangi, termasuk di Dinas PU Bina Marga.
Namun beban anggaran itu terjadi karena kesalahan manajemen Pemprov Sumut selama ini dengan banyaknya beban utang Dana Bagi Hasi (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten/kota.
Meski demikian, Pemprov Sumut harus dapat mencari jalan keluar dan tidak menimpakan kesalahan manajemen tersebut kepada masyarakat dengan menunda pemenuhan hak atas ketersediaan infrastrukur yang baik.
"Padahal, sedikitpun masyarakat tidak pernah menikmati bagian dari kesalahan manajemen yang dilakukan Pemprov Sumut itu, " katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Penasihat Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut Astrayuda Bangun di Medan, Sabtu mengatakan target 81 persen kondisi jalan mantap hingga akhir tahun 2016 itu dinilai terlalu tinggi.
Keraguan tersebut muncul karena Dinas Pekerjaan Umum (PU)Bina Marga hanya mengalokasikan anggaran Rp600 miliar untuk merealsasikan target itu.
Padahal kondisi jalan provinsi yang rusak cukup banyak, sedangkan anggaran yang dialokasikan dinilai tidak mampu mencakupi kerusakan yang ada.
"Kita ingatkan Dinas PU Bina Marga jangan sesumbar, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dengan anggaran Rp600 miliar bisa memuluskan 81 persen jalan," katanya.
Ia juga menyayangkan pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut yang tidak mampu mempertahankan anggaran yang awalnya diusulkan sebesar Rp1,5 triliun.
Selain itu, pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut juga dinilai tidak kreatif untuk mendapatkan dana lain untuk pembangunan infrastruktur seperti dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Bagaimana bisa menargetkan jalan mulus kalau hanya pasrah dan duduk manis di belakang meja. Itu sama saja dengan hanya sekadar jargon atau `angin surga`," katanya.
Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Baskami Ginting mengatakan, Dinas PU Bina Marga diharapkan tidak lagi hanya beretorika dalam menjalankan program pembangunannya dengan mengandalkan dana APBD.
Jika memang memiliki keseriusan untuk membangunan daerah, pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut seharusnya bisa berusaha lebih keras untuk "menjemput" anggaran ke pemerintah pusat.
Untuk mewujudkan target 81 persen pada 2016 dan target 100 pada 2018, pimpinan Dinas PU Bina Marga Sumut harus mampu melobi anggaran dari pemerintah pusat dan tidak lagi mencari-cari alasan atas kegagalan program.
"Masyarakat jangan lagi diberikan alasan macam-macam. Sudah banyak sekali masyarakat menerima janji yang tidak pernah ditepati," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Darwin Lubis mengatakan, beban anggaran Pemprov Sumut saat ini memang berat sehingga membuat anggaran di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dikurangi, termasuk di Dinas PU Bina Marga.
Namun beban anggaran itu terjadi karena kesalahan manajemen Pemprov Sumut selama ini dengan banyaknya beban utang Dana Bagi Hasi (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) ke kabupaten/kota.
Meski demikian, Pemprov Sumut harus dapat mencari jalan keluar dan tidak menimpakan kesalahan manajemen tersebut kepada masyarakat dengan menunda pemenuhan hak atas ketersediaan infrastrukur yang baik.
"Padahal, sedikitpun masyarakat tidak pernah menikmati bagian dari kesalahan manajemen yang dilakukan Pemprov Sumut itu, " katanya.
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016