Seirampah, Sumut, 8/3 (Antara) - Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, mengatakan pelayanan publik menjadi sasaran utama reformasi birokrasi karena faktanya pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari kata memuaskan.
"Tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk menyediakan layanan terbaik yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat," katanya di Seirampah, Selasa, saat membuka Sosialisasi Standar Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Anggota Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Ia mengatakan, saat ini, hampir 80 persen SKPD dilingkungan Pemkab Serdang Bedagai mempublikasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan diruang-ruang publik yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.
Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan seperti ruang tunggu, loket pelayanan, kotak pengaduan dan kotak kepuasan masyarakat, toilet dan prasarana pendukung lainnya terus digenjot agar di Tahun 2016 ini seluruh atribut pelayanan publik telah disiapkan oleh seluruh SKPD dijajaran Pemkab Sergai.
Untuk itu ia mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun di "Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat" itu sehingga dapat menyempurnakan perbaikan layanan publik menuju pelayanan prima sekaligus memberikan kepuasan bagi masyarakat.
"Berikanlah inovasi dan aspirasi demi memajukan pembangunan daerah," katanya.
Ia mengatakan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang keseluruhannya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintah untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat," katanya.***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
"Tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk menyediakan layanan terbaik yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat," katanya di Seirampah, Selasa, saat membuka Sosialisasi Standar Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Anggota Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Ia mengatakan, saat ini, hampir 80 persen SKPD dilingkungan Pemkab Serdang Bedagai mempublikasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan diruang-ruang publik yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.
Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan seperti ruang tunggu, loket pelayanan, kotak pengaduan dan kotak kepuasan masyarakat, toilet dan prasarana pendukung lainnya terus digenjot agar di Tahun 2016 ini seluruh atribut pelayanan publik telah disiapkan oleh seluruh SKPD dijajaran Pemkab Sergai.
Untuk itu ia mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun di "Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat" itu sehingga dapat menyempurnakan perbaikan layanan publik menuju pelayanan prima sekaligus memberikan kepuasan bagi masyarakat.
"Berikanlah inovasi dan aspirasi demi memajukan pembangunan daerah," katanya.
Ia mengatakan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang keseluruhannya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintah untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat," katanya.***4***
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016