Medan, 5/1 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta untuk mempercepat persiapan berbagai administrasi dan dokumen guna menyegerakan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016.
Anggota DPRD Sumut Darwin Lubis di Medan, Selasa, mengatakan penyiapan administrasi dan dokumen itu dapat dilakukan sambil menunggu keluarnya hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda APBD 2016.
Dengan penyegeraan proses administrasi dan dokumen tersebut, Pemprov Sumut dapat langsung menyelenggarakan tender pengerjaan yang bersumber dari APBD.
"Dokumen proyek seharusnya sudah disiapkan. Begitu hasil evaluasi turun, langsung buka tender proyek," katanya.
Dari pengalaman selama ini, kemungkinan besar hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak akan terlalu banyak mengubah materi Ranperda APBD.
Karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumut diharapkan tidak berdiam diri, melainkan segera menyiapkan administrasi berbagai proyek yang diprogramkan.
Jika program yang tercantum dalam APBD tidak mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, pengerjaannya dapat langsung ditenderkan.
"Jadi, SKPD harus segera menyiapkan administrasi sejak dini sehingga awal tahun sudah bisa dimulai pekerjaannya," kata Darwin.
Dengan cara itu, politisi Partai Hanura tersebut berharap tingkat serapan anggaran pada semester pertama tahun 2016 dapat direalisasikan dengan lebih baik.
Percepatan realisasi anggaran tersebut juga mempermudah Pemprov Sumut untuk mempercepat pengajuan Perubahan APBD 2016.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem Nezar Djoeli mengatakan Pemprov Sumut mengubah pola pelaksanaan anggaran yang selama ini sering terlambat karena kurang dipersiapkan dengan lebih cepat.
Akibat lambannya persiapan administrasi dan dokumen, proses lelang proyek pembangunan sering baru dilakukan pada pertengahan tahun sambil menunggu capaian penerimaan.
"Jangan menunggu penerimaan PAD. Paling lama, bulan Maret sudah dilakukan lelang sehingga bulan Juni sudah dikerjakan," katanya.
Pemprov Sumut tidak perlu khawatir dengan capaian PAD sehingga menjadi alasan untuk memperlambat proses lelang proyek pembangunan yang dimasukkan dalam APBD 2016.
Menurut dia, Pemprov Sumut tinggal menekan Dinas Pendapatan daerah untuk bekerja maksimal dalam mengumpulkan PAD melalui pemanfaatan berbagai sumber penerimaan yang ada. ***2***
(T.I023/B/I007/I007) 05-01-2016 18:35:17
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016
Anggota DPRD Sumut Darwin Lubis di Medan, Selasa, mengatakan penyiapan administrasi dan dokumen itu dapat dilakukan sambil menunggu keluarnya hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Ranperda APBD 2016.
Dengan penyegeraan proses administrasi dan dokumen tersebut, Pemprov Sumut dapat langsung menyelenggarakan tender pengerjaan yang bersumber dari APBD.
"Dokumen proyek seharusnya sudah disiapkan. Begitu hasil evaluasi turun, langsung buka tender proyek," katanya.
Dari pengalaman selama ini, kemungkinan besar hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak akan terlalu banyak mengubah materi Ranperda APBD.
Karena itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Sumut diharapkan tidak berdiam diri, melainkan segera menyiapkan administrasi berbagai proyek yang diprogramkan.
Jika program yang tercantum dalam APBD tidak mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, pengerjaannya dapat langsung ditenderkan.
"Jadi, SKPD harus segera menyiapkan administrasi sejak dini sehingga awal tahun sudah bisa dimulai pekerjaannya," kata Darwin.
Dengan cara itu, politisi Partai Hanura tersebut berharap tingkat serapan anggaran pada semester pertama tahun 2016 dapat direalisasikan dengan lebih baik.
Percepatan realisasi anggaran tersebut juga mempermudah Pemprov Sumut untuk mempercepat pengajuan Perubahan APBD 2016.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Nasdem Nezar Djoeli mengatakan Pemprov Sumut mengubah pola pelaksanaan anggaran yang selama ini sering terlambat karena kurang dipersiapkan dengan lebih cepat.
Akibat lambannya persiapan administrasi dan dokumen, proses lelang proyek pembangunan sering baru dilakukan pada pertengahan tahun sambil menunggu capaian penerimaan.
"Jangan menunggu penerimaan PAD. Paling lama, bulan Maret sudah dilakukan lelang sehingga bulan Juni sudah dikerjakan," katanya.
Pemprov Sumut tidak perlu khawatir dengan capaian PAD sehingga menjadi alasan untuk memperlambat proses lelang proyek pembangunan yang dimasukkan dalam APBD 2016.
Menurut dia, Pemprov Sumut tinggal menekan Dinas Pendapatan daerah untuk bekerja maksimal dalam mengumpulkan PAD melalui pemanfaatan berbagai sumber penerimaan yang ada. ***2***
(T.I023/B/I007/I007) 05-01-2016 18:35:17
Editor : Ribut Priadi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2016