Tanjungbalai, Sumut, 9/9 (Antara) - Pemkot Tanjungbalai, Sumatera Utara, menggelar loka karya pengentasan pemukiman kumuh, Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) tahun 2015 di daerah setempat, Rabu.
Acara tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Rolel Harahap, dan dihadiri Dirjen Cipta Karya Perwakilan Wilayah 1 Provsu M.Jumhady.
Rolel Harahap dalam kesempatan itu mengatakan, tujuan dan Sasaran P2KP yaitu, meningkatkan kualitas lingkungan hunian bagi Masyarakat menjadi layak huni dan berkelanjutan.
Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan pembangunan serta pengeloloaan dalam rangka penanganan permukiman kumuh.
P2KP juga untuk menguatkan peran pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainya dalam sinergi dan integritas program dan pelaksanaan kegiatan penangan permukiman kumuh.
"Semua pihak yang terlibat dalam lokarya pengentasan pemukiman kumuh hendaknya bisa melaksanakan program PK2P menuju Kota Tanjungbalai tanpa kumuh 2019." ujar Rolel Harahap yang juga Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungbalai.
Dirjen Cipta Karya Perwakilan Wilayah 1 Provsu M.Jumhady menjelaskan, sejak tahun 2006 hingga 2015 Pemerintah RI telah menyalurkan dana sebesar Rp38.695 Miliar lebih kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 31 kelurahan se Kota Tanjungbalai.
"Puluhan miliar dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penangan permukiman kumuh. Diharapkan program P2KP ini dapat berjalan secara berkelanjutan," katanya.
Kegiatan Loka karya tersbut diikuti Lurah dan pengurus BKM dan tokoh masyarakat dari 31 kelurahan di Kota Kota Tanjungbalai.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Acara tersebut dibuka Wakil Wali Kota Tanjungbalai Rolel Harahap, dan dihadiri Dirjen Cipta Karya Perwakilan Wilayah 1 Provsu M.Jumhady.
Rolel Harahap dalam kesempatan itu mengatakan, tujuan dan Sasaran P2KP yaitu, meningkatkan kualitas lingkungan hunian bagi Masyarakat menjadi layak huni dan berkelanjutan.
Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan pembangunan serta pengeloloaan dalam rangka penanganan permukiman kumuh.
P2KP juga untuk menguatkan peran pemerintah kota dan pemangku kepentingan lainya dalam sinergi dan integritas program dan pelaksanaan kegiatan penangan permukiman kumuh.
"Semua pihak yang terlibat dalam lokarya pengentasan pemukiman kumuh hendaknya bisa melaksanakan program PK2P menuju Kota Tanjungbalai tanpa kumuh 2019." ujar Rolel Harahap yang juga Ketua Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungbalai.
Dirjen Cipta Karya Perwakilan Wilayah 1 Provsu M.Jumhady menjelaskan, sejak tahun 2006 hingga 2015 Pemerintah RI telah menyalurkan dana sebesar Rp38.695 Miliar lebih kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di 31 kelurahan se Kota Tanjungbalai.
"Puluhan miliar dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penangan permukiman kumuh. Diharapkan program P2KP ini dapat berjalan secara berkelanjutan," katanya.
Kegiatan Loka karya tersbut diikuti Lurah dan pengurus BKM dan tokoh masyarakat dari 31 kelurahan di Kota Kota Tanjungbalai.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015