Tarutung, Sumut, 16/4 (Antara) – Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) bertekad mewujudkan harapan menjadi lumbung pangan nasional dengan keberadaan seluas 60.000 hektare lahan kosong yang akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian di daerah itu.
Bupati Taput Nikson Nababan, Rabu, di Tarutung, menegaskan jika seluas 60.000 hektare areal pertanian baru masyarakat akan bertambah jika Kementerian Kehutanan menyetujui keberadaan 38% luas kawasan Hutan sebagai perubahan atas SK 579 yang dimintakan untuk direvisi kembali.
“Tidak lagi hanya sebagai lumbung pangan daerah. Tetapi ketika itu terwujud, maka Tapanuli Utara akan menjadi lumbung pangan nasional Indonesia. Itu adalah harapan dan cita-cita kita bersama yang harus kita wujudkan,” tegas Nikson.
Diakuinya, penurunan luas kawasan hutan yang selama ini mencaplok sekitar 78 persen wilayah daerah itu sesuai SK 44 ke angka 58 persen, memang sudah merupakan hal yang pantas disyukuri. Namun, besaran 38 persen luas kawasan hutan untuk satu Kabupaten masih merupakan angka persentase yang lebih dari wajar.
“Beberapa waktu yang lalu hasil perbicangan kita dengan sejumlah Kementerian juga demikian. Bahkan Kementerian Pertanian sendiri bersedia mendukung kita untuk pengembangan pertanian tersebut, termasuk juga Kementerian Kehutanan,” katanya.
Untuk saat ini, Nikson memprediksi luas area lahan tidur mencapai 20 ribu hektare. Sehingga jika ditambah dengan luas area yang akan dikembangkan nantinya maka Taput akan potensial sebagai area pengembangan pertanian terbesar. Pasalnya untuk kawasan Sumatera, sejumlah kabupaten telah mengelola lahannya sebagai area industri termasuk pengembangan kebun. Sementara Taput harus dikembangkan dari sektor pertanian dan pegembangan ekonomi mikro.
“Itu merupakan tekad kita, daerah ini harus mampu menjadi lumbung pangan nasional dengan mencetak ribuan hektare areal persawahan baru,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Bupati Taput Nikson Nababan, Rabu, di Tarutung, menegaskan jika seluas 60.000 hektare areal pertanian baru masyarakat akan bertambah jika Kementerian Kehutanan menyetujui keberadaan 38% luas kawasan Hutan sebagai perubahan atas SK 579 yang dimintakan untuk direvisi kembali.
“Tidak lagi hanya sebagai lumbung pangan daerah. Tetapi ketika itu terwujud, maka Tapanuli Utara akan menjadi lumbung pangan nasional Indonesia. Itu adalah harapan dan cita-cita kita bersama yang harus kita wujudkan,” tegas Nikson.
Diakuinya, penurunan luas kawasan hutan yang selama ini mencaplok sekitar 78 persen wilayah daerah itu sesuai SK 44 ke angka 58 persen, memang sudah merupakan hal yang pantas disyukuri. Namun, besaran 38 persen luas kawasan hutan untuk satu Kabupaten masih merupakan angka persentase yang lebih dari wajar.
“Beberapa waktu yang lalu hasil perbicangan kita dengan sejumlah Kementerian juga demikian. Bahkan Kementerian Pertanian sendiri bersedia mendukung kita untuk pengembangan pertanian tersebut, termasuk juga Kementerian Kehutanan,” katanya.
Untuk saat ini, Nikson memprediksi luas area lahan tidur mencapai 20 ribu hektare. Sehingga jika ditambah dengan luas area yang akan dikembangkan nantinya maka Taput akan potensial sebagai area pengembangan pertanian terbesar. Pasalnya untuk kawasan Sumatera, sejumlah kabupaten telah mengelola lahannya sebagai area industri termasuk pengembangan kebun. Sementara Taput harus dikembangkan dari sektor pertanian dan pegembangan ekonomi mikro.
“Itu merupakan tekad kita, daerah ini harus mampu menjadi lumbung pangan nasional dengan mencetak ribuan hektare areal persawahan baru,” ujarnya.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015