Medan, 27/1 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diminta mampu bersikap tegas dalam menyikapi masalah tapal batas yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial.
Anggota DPRD Sumut Delmaria Sikumbang di Medan, Selasa, mengatakan, cukup banyak masalah tapal batas di provinsi itu yang perlu disikap agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain itu, masalah tapal batas juga perlu segera diselesaikan agar dapat memberikan kepastian dalam penanaman modal di suatu daerah.
Salah satu daerah yang memiliki masalah tapal batas tersebut adalah Kota Sibolga dengan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di pinggiran pantai barat Sumut.
Disebabkan belum adanya kebijakan dari Pemprov Sumut dalam menyelesaikan tapal batas, saling klaim wilayah antara kedua daerah masih terus terjadi.
"Masalah tapal batas ini sudah disampaikan dua tahun lalu, tetapi tidak ada kejelasan. Mana ketegasan provinsi," kata politisi Partai NasDem itu.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra Ramses Simbolon mengatakan, ketidakjelasan tapal batas itu cukup menganggu dunia usaha.
Disebabkan belum mendapatkan legitimasi, kalangan pengusaha sering mengeluhkan kesulitan dalam penerbitan sertifikat lahan karena teritorialnya belum dipastikan.
"Masalah ini harus segera diselesaikan. Ketidakjelasan ini sangat mengganggu investasi dan usaha," katanya. ***2***
(T.I023/B/Suparmono/Suparmono)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015
Anggota DPRD Sumut Delmaria Sikumbang di Medan, Selasa, mengatakan, cukup banyak masalah tapal batas di provinsi itu yang perlu disikap agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain itu, masalah tapal batas juga perlu segera diselesaikan agar dapat memberikan kepastian dalam penanaman modal di suatu daerah.
Salah satu daerah yang memiliki masalah tapal batas tersebut adalah Kota Sibolga dengan Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di pinggiran pantai barat Sumut.
Disebabkan belum adanya kebijakan dari Pemprov Sumut dalam menyelesaikan tapal batas, saling klaim wilayah antara kedua daerah masih terus terjadi.
"Masalah tapal batas ini sudah disampaikan dua tahun lalu, tetapi tidak ada kejelasan. Mana ketegasan provinsi," kata politisi Partai NasDem itu.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra Ramses Simbolon mengatakan, ketidakjelasan tapal batas itu cukup menganggu dunia usaha.
Disebabkan belum mendapatkan legitimasi, kalangan pengusaha sering mengeluhkan kesulitan dalam penerbitan sertifikat lahan karena teritorialnya belum dipastikan.
"Masalah ini harus segera diselesaikan. Ketidakjelasan ini sangat mengganggu investasi dan usaha," katanya. ***2***
(T.I023/B/Suparmono/Suparmono)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2015