Medan, 7/12 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mempertanyakan soal adanya rencana penundaan pembangunan proyek Jalan Tol Medan-Binjai dan berharap hal itu tidak dilakukan Pemerintah Pusat sehingga tetap menjadi prioritas.
"Sampai dengan sekarang, Pemprov Sumut tidak diberi tahu soal rencana Pusat mengalihkan pembangunan Tol Medan-Binjai yang masuk dalam Trans Sumatera itu ke Lampung dan Palembang. Pemprov akan meminta jawaban Pusat soal itu segera,"kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Sumut, Arsyad Lubis di Medan, Minggu.
Konfirmasi ke Pusat itu akan diupayakan pada 13 Desember bertepatan dengan Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Wilayah Sumatera di Blitung, Sumatera Selatan.
"Pemprov juga akan meminta Pusat tetap memprioritaskan proyek Tol Medan-Binjai," katanya.
Dia mengakui, saat ini untuk proyek Tol Medan-Binjai itu masih dalam progres di lapangan seperti pengukuran ROW, inventarisasi, penyiapan peta bidang oleh BPN dan sudah melakukan pengumuman.
Jalan Tol Medan-Binjai sepanjang 16 kilometer yang merupakan bagian dari jalan Tol Trans Sumatera bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas Medan-Binjai dan kesiapan Sumut dalam proyek Tol Trans Sumatera.
Jalan Tol Medan-Binjai itu sendiri masuk dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Jalan Tol Medan-Binjai yang berbiaya Rp1,6 triliun itu rencananya selesai tiga tahun.
Adapun untuk Tol Medan-Bandara Kualanamu-Tebintinggi yang juga bagian dari tol Trans Sumatera,katanya hingga Agustus 2014 sudah berhasil dibebaskan sebesar 80,19 persen atau 358,46 hektare dari total luas lahan yang dibutuhkan 445,43 hektare.
Dia menjelaskan, lahan yang belum bebas untuk ruas Medan-Bandarakualanamu-Tebingtinggi itu masing-masing terdapat pada lahan masyarakat di Kabupaten Deliserdang seluas 107,59 hektare atau 71,96 persen dari total luasan yang dibutuhkan 149,51 hektare.
Kemudian di Kabupaten Serdangbedagai seluas 33,44 hektare atau 42,56 persen dari kebutuhan 78,56 hektare.
"Kalau Tol Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi rampung, maka perekonomian Sumut akan semakin cepat berkembang,"katanya.
Wakil Ketua Kadin Sumut bidang transportasi, Khairul Mahalli sebelumnya meminta agar Pemprov Sumut dan anggota legislatif daerah itu memperjuangkan kelanjutan pembangunan jalan Tol Medan-Binjai itu yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah dilakukan peletakan batu pertama.
Menurut dia, wacana pengalihan proyek itu ke Palembang seperti yang diisyaratkan Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno sangat mengkhawatirkan dan akan merugikan Sumut. ***2***
Nurul H
(T.E016/B/N. Hayat/N. Hayat) 07-12-2014 19:06:37
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Sampai dengan sekarang, Pemprov Sumut tidak diberi tahu soal rencana Pusat mengalihkan pembangunan Tol Medan-Binjai yang masuk dalam Trans Sumatera itu ke Lampung dan Palembang. Pemprov akan meminta jawaban Pusat soal itu segera,"kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Sumut, Arsyad Lubis di Medan, Minggu.
Konfirmasi ke Pusat itu akan diupayakan pada 13 Desember bertepatan dengan Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Wilayah Sumatera di Blitung, Sumatera Selatan.
"Pemprov juga akan meminta Pusat tetap memprioritaskan proyek Tol Medan-Binjai," katanya.
Dia mengakui, saat ini untuk proyek Tol Medan-Binjai itu masih dalam progres di lapangan seperti pengukuran ROW, inventarisasi, penyiapan peta bidang oleh BPN dan sudah melakukan pengumuman.
Jalan Tol Medan-Binjai sepanjang 16 kilometer yang merupakan bagian dari jalan Tol Trans Sumatera bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas Medan-Binjai dan kesiapan Sumut dalam proyek Tol Trans Sumatera.
Jalan Tol Medan-Binjai itu sendiri masuk dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Jalan Tol Medan-Binjai yang berbiaya Rp1,6 triliun itu rencananya selesai tiga tahun.
Adapun untuk Tol Medan-Bandara Kualanamu-Tebintinggi yang juga bagian dari tol Trans Sumatera,katanya hingga Agustus 2014 sudah berhasil dibebaskan sebesar 80,19 persen atau 358,46 hektare dari total luas lahan yang dibutuhkan 445,43 hektare.
Dia menjelaskan, lahan yang belum bebas untuk ruas Medan-Bandarakualanamu-Tebingtinggi itu masing-masing terdapat pada lahan masyarakat di Kabupaten Deliserdang seluas 107,59 hektare atau 71,96 persen dari total luasan yang dibutuhkan 149,51 hektare.
Kemudian di Kabupaten Serdangbedagai seluas 33,44 hektare atau 42,56 persen dari kebutuhan 78,56 hektare.
"Kalau Tol Medan-Binjai dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi rampung, maka perekonomian Sumut akan semakin cepat berkembang,"katanya.
Wakil Ketua Kadin Sumut bidang transportasi, Khairul Mahalli sebelumnya meminta agar Pemprov Sumut dan anggota legislatif daerah itu memperjuangkan kelanjutan pembangunan jalan Tol Medan-Binjai itu yang pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah dilakukan peletakan batu pertama.
Menurut dia, wacana pengalihan proyek itu ke Palembang seperti yang diisyaratkan Menteri Negara BUMN Rini M Soemarno sangat mengkhawatirkan dan akan merugikan Sumut. ***2***
Nurul H
(T.E016/B/N. Hayat/N. Hayat) 07-12-2014 19:06:37
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014