Medan, (Antara) -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaktifkan kembali Posko Pendampingan di Kabanjahe, Karo dan di Kantor Gubernur di Medan menyusul erupsi dan luncuran awan panas Gunung Sinabung masih terus terjadi.
"Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho sudah menginstruksikan hal tersebut menyikapi situasi Gunung Sinabung yang kembali beraktivitas,"kata Sekda Provinsi Sumut H Nurdin Lubis di Medan, Minggu.
Pengaktifan Posko Pendampingan Pemprov Sumut di Kabanjahe, Karo dan di Kantor Gubernur Sumut di Medan untuk membantu memperlancar komunikasi dan koordinasi dengan semua jajaran termasuk Pemerintah Pusat terkait situasi bencana Sinabung.
Gubernur, kata Nurdin Lubis, menegaskan perlunya penanganan cepat dan tepat untuk segala yang terkait dengan bencana Sinabung khususnya menyangkut keselamatan jiwa.
Sekda menjelaskan, dalam rapat antardinas di Kantor Gubernur Sumut, akhir pekan, disepakati satuan kerja pemerintah daerah terkait masing-masing akan menempatkan personilnya secara bergantian di Posko Pendampingan Pemprov Sumut di Kabanjahe maupun di Medan.
Pejabat atau petugas dari instansi terkait harus bisa cepat tanggap melihat dan menangani bencana Sinabung.
Sekda menjelaskan, sejauh ini, Pemprov Sumut telah melakukan berbagai langkah mulai memberikan paket logistik seperti yang dilakukan Dinas Sosial dengan sejumlah 2.026 paket pada tanggal 16 September 2014.
Sedangkan Dinas Kesehatan Sumut sudah menyalurkan 16.000 masker beserta obat-obatan.
Dinas Kesehatan Sumut juga sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan Karo mengaktifkan puskesmas hingga 24 jam.
Ada pun Dinas Tata Ruang dan Pemukiman memfasilitasi bantuan Satuan Kerja Tanggap Darurat dengan menyediakan mobil tangki air, sarana mandi cuci kakus (MCK) dan sejumlah tenda.
Dinas Pertanian fokus memperhatikan gangguan lahan pertanian yang dewasa ini sudah dirasakan petani di lima kecamatan dampak gangguan abu vulkanik.
Sebenarnya Dinas Pertanian sebelum erupsi terbaru, sedang membagi-bagikan bibit tanaman khusus jeruk untuk petani korban erupsi Sinabung tahun lalu.
Tetapi karena ada gangguan abu, bantuan diberhentikan sementara karena dengan kondisi abu vulkanik yang menyebar dipastikan menggangu proses penanaman.
Sementara itu, Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan 47 kendaraan untuk evakuasi apabila diperlukan dengan status siaga 24 jam.
"Khusus dampak abu vulkanik, Gubernur sudah meminta walikota dan bupati yang daerahnya terkena sebaran itu seperti Medan dan Deliserdang menangani cepat dampak abu itu antara lain serangan gangguan pernafasan,"katanya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan status tanggap darurat sudah diberlakukan Pemkab Karo hingga 10-18 Oktober.
Status Sinabung sendiri masih tetap Siaga (level tiga).
Jumlah pengungsi masih tetap sebanyak 3.287 jiwa (1.019 kepala keluarga) di 16 titik menyusul sejumlah 19.478 jiwa sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing dan 6.179 jiwa tinggal di hunian sementara.
Mereka yang tinggal di rumah sewa dengan biaya ditanggung Pemerintah itu berasal dari Desa Sukameriah, Bekerah, Simacem, Kutatonggal, Gamber, Berastepu dan Gurukinayan.
"Mereka di rumah sewa menunggu hunian baru selesai dibangun di lokasi yang sudah ditetapkan,"katanya.***3***
e016/b/a011
arnaz
(T.E016/B/A.F. Firman/A.F. Firman)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
"Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho sudah menginstruksikan hal tersebut menyikapi situasi Gunung Sinabung yang kembali beraktivitas,"kata Sekda Provinsi Sumut H Nurdin Lubis di Medan, Minggu.
Pengaktifan Posko Pendampingan Pemprov Sumut di Kabanjahe, Karo dan di Kantor Gubernur Sumut di Medan untuk membantu memperlancar komunikasi dan koordinasi dengan semua jajaran termasuk Pemerintah Pusat terkait situasi bencana Sinabung.
Gubernur, kata Nurdin Lubis, menegaskan perlunya penanganan cepat dan tepat untuk segala yang terkait dengan bencana Sinabung khususnya menyangkut keselamatan jiwa.
Sekda menjelaskan, dalam rapat antardinas di Kantor Gubernur Sumut, akhir pekan, disepakati satuan kerja pemerintah daerah terkait masing-masing akan menempatkan personilnya secara bergantian di Posko Pendampingan Pemprov Sumut di Kabanjahe maupun di Medan.
Pejabat atau petugas dari instansi terkait harus bisa cepat tanggap melihat dan menangani bencana Sinabung.
Sekda menjelaskan, sejauh ini, Pemprov Sumut telah melakukan berbagai langkah mulai memberikan paket logistik seperti yang dilakukan Dinas Sosial dengan sejumlah 2.026 paket pada tanggal 16 September 2014.
Sedangkan Dinas Kesehatan Sumut sudah menyalurkan 16.000 masker beserta obat-obatan.
Dinas Kesehatan Sumut juga sudah menginstruksikan Dinas Kesehatan Karo mengaktifkan puskesmas hingga 24 jam.
Ada pun Dinas Tata Ruang dan Pemukiman memfasilitasi bantuan Satuan Kerja Tanggap Darurat dengan menyediakan mobil tangki air, sarana mandi cuci kakus (MCK) dan sejumlah tenda.
Dinas Pertanian fokus memperhatikan gangguan lahan pertanian yang dewasa ini sudah dirasakan petani di lima kecamatan dampak gangguan abu vulkanik.
Sebenarnya Dinas Pertanian sebelum erupsi terbaru, sedang membagi-bagikan bibit tanaman khusus jeruk untuk petani korban erupsi Sinabung tahun lalu.
Tetapi karena ada gangguan abu, bantuan diberhentikan sementara karena dengan kondisi abu vulkanik yang menyebar dipastikan menggangu proses penanaman.
Sementara itu, Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan 47 kendaraan untuk evakuasi apabila diperlukan dengan status siaga 24 jam.
"Khusus dampak abu vulkanik, Gubernur sudah meminta walikota dan bupati yang daerahnya terkena sebaran itu seperti Medan dan Deliserdang menangani cepat dampak abu itu antara lain serangan gangguan pernafasan,"katanya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan status tanggap darurat sudah diberlakukan Pemkab Karo hingga 10-18 Oktober.
Status Sinabung sendiri masih tetap Siaga (level tiga).
Jumlah pengungsi masih tetap sebanyak 3.287 jiwa (1.019 kepala keluarga) di 16 titik menyusul sejumlah 19.478 jiwa sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing dan 6.179 jiwa tinggal di hunian sementara.
Mereka yang tinggal di rumah sewa dengan biaya ditanggung Pemerintah itu berasal dari Desa Sukameriah, Bekerah, Simacem, Kutatonggal, Gamber, Berastepu dan Gurukinayan.
"Mereka di rumah sewa menunggu hunian baru selesai dibangun di lokasi yang sudah ditetapkan,"katanya.***3***
e016/b/a011
arnaz
(T.E016/B/A.F. Firman/A.F. Firman)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014