Medan, 4/7 (Antara) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkritisi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam merealisasikan berbagai sumber pendapatan jika dilihat dari kinerja keuangan 2013.
Dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2013 di Medan, Jumat, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut Alamyah Hamdani mengatakan, indikasi itu dapat dilihat besarnya persentase target pendapatan yang tidak mampu direalisasikan Pemprov Sumut.
Selama 2013, Pemprov Sumut hanya mampu merealisasikan target pendapatan sebesar Rp9,111 triliun atau 81,2 persen dari potensi pemasukan yang dimiliki.
Sedangkan persentase potensi yang disia-siakan karena tidak mampu direalisasikan adalah 18,8 persen atau mencapai Rp1,713 triliun.
Kurangnya keseriusan Pemprov Sumut tersebut menyebabkan pemasukan yang akan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan menjadi tidak maksimal sehingga dikhawatirkan dapat membawa pengaruh negatif bagi provinsi itu.
"Fraksi PDIP merasa 'semangat juang' Pemprov Sumut kurang kuat," katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mengkritisi kinerja keuangan Pemprov Sumut tahun 2013 yang memiliki sejumlah catatan kurang baik.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Richard Edy Lingga mengatakan, catatan kurang baik dari kinerja keuangan Pemprov Sumut itu dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam laporan tersebut, BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumut tahun 2013.
Meski predikat tersebut bukan yang terendah dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan, tetapi hasil yang didapatkan Pemprov Sumut tidak mengalami peningkatan karena sama dengan laporan pada 2011 dan 2012.
Selain itu, dalam laporan terhadap kinerja dan pengelolaan APBD 2013 tersebut, BPK juga menilai Pemprov Sumut telah melanggar aturan dan tidak mematuhi UU ndang tentang pengelolaan keuangan negara. ***1***
Masduki Attamami
(T.I023/B/M. Attamami/M. Attamami)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2013 di Medan, Jumat, juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sumut Alamyah Hamdani mengatakan, indikasi itu dapat dilihat besarnya persentase target pendapatan yang tidak mampu direalisasikan Pemprov Sumut.
Selama 2013, Pemprov Sumut hanya mampu merealisasikan target pendapatan sebesar Rp9,111 triliun atau 81,2 persen dari potensi pemasukan yang dimiliki.
Sedangkan persentase potensi yang disia-siakan karena tidak mampu direalisasikan adalah 18,8 persen atau mencapai Rp1,713 triliun.
Kurangnya keseriusan Pemprov Sumut tersebut menyebabkan pemasukan yang akan dimanfaatkan sebagai modal pembangunan menjadi tidak maksimal sehingga dikhawatirkan dapat membawa pengaruh negatif bagi provinsi itu.
"Fraksi PDIP merasa 'semangat juang' Pemprov Sumut kurang kuat," katanya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut mengkritisi kinerja keuangan Pemprov Sumut tahun 2013 yang memiliki sejumlah catatan kurang baik.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Richard Edy Lingga mengatakan, catatan kurang baik dari kinerja keuangan Pemprov Sumut itu dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam laporan tersebut, BPK memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sumut tahun 2013.
Meski predikat tersebut bukan yang terendah dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan, tetapi hasil yang didapatkan Pemprov Sumut tidak mengalami peningkatan karena sama dengan laporan pada 2011 dan 2012.
Selain itu, dalam laporan terhadap kinerja dan pengelolaan APBD 2013 tersebut, BPK juga menilai Pemprov Sumut telah melanggar aturan dan tidak mematuhi UU ndang tentang pengelolaan keuangan negara. ***1***
Masduki Attamami
(T.I023/B/M. Attamami/M. Attamami)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014