Oleh Evalisa Siregar
Medan, (Antara) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho berharap kesepakatan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) oleh Pemerintah Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang akan mempercepat terwujudnya transportasi massal yang aman dan nyaman di provinsi itu.
"Saya berharap penandatanganan kesepakatan ketiga pemerintah kota/kabupaten itu menjadi momentum untuk menggelorakan semangat kerjasama transportasi di Megapolitan Medan, Binjai, Deliserdang atau Mebidang," kata Gatot di Medan, Senin.
Gubernur Sumut pada Senin ini menyaksikan penandatanganan kesepakatan pengoperasian BRT yang dilakukan Plt Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dan Bupati Deliserdang Azhari Tambunan di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut.
Gatot menegaskan beroperasinya angkutan massal akan mengurangi tingkat volume kendaraan pribadi di ruas jalan yang menjadi rute pengoperasian BRT.
Dia menjelaskan BRT yang kelak bernama Trans Mebidang itu memang diproyeksikan untuk mengurangi besarnya volume kendaraan pribadi di rute atau koridor Binjai-Pusat Pasar dan Lubuk Pakam-Pusat Pasar.
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sumut, Anthoni Siahaan menyebutkan operasional BRT atau Trans Mebidang memang diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua.
Namun dia belum bisa merinci berapa persen pengurangan penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya dengan beroperasinya BRT itu dengan dalih sedang dalam perhitungan.
Dia juga menegaskan operasional BRT juga tidak akan mengganggu operasional bus/angkutan kota yang sudah beroperasi sebelumnya.
Soal dana operasional yang disediakan, Anthoni mengungkapkan masing-masing dari Pemkot Medan sebesar Rp1,2 miliar dan masing-masing Rp700 juta oleh Pemkot Binjai dan Pemkab Deliserdang.
"Dana yang disediakan tiga daerah itu, semuanya untuk pengadaan fasilitas halte dan pendukungnya, sementara dari Pemprov Sumut dan Kementerian Perhubungan masing-masing Rp5 miliar untuk subsidi pengoperasian BRT/Trans Mebidang tersebut," katanya.
Dengan bantuan dana dari Pemprov Sumut dan Kemenhub, Trans Mebidang tetap akan jalan sesuai jadwalnya kendati tidak ada penumpang sama sekali.
Untuk tahap awal BRT/Trans Mebidang akan dioperasikan sebanyak 30 unit dengan pengadaan untuk kendaraannya nantinya dilakukan tender secara terbuka setelah kesepakatan yang dilakukan tiga kepala daerah tersebut diserahkan ke Kemenhub.***2***
(T.E016/B/A. Salim/A. Salim)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014
Medan, (Antara) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho berharap kesepakatan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) oleh Pemerintah Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang akan mempercepat terwujudnya transportasi massal yang aman dan nyaman di provinsi itu.
"Saya berharap penandatanganan kesepakatan ketiga pemerintah kota/kabupaten itu menjadi momentum untuk menggelorakan semangat kerjasama transportasi di Megapolitan Medan, Binjai, Deliserdang atau Mebidang," kata Gatot di Medan, Senin.
Gubernur Sumut pada Senin ini menyaksikan penandatanganan kesepakatan pengoperasian BRT yang dilakukan Plt Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dan Bupati Deliserdang Azhari Tambunan di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut.
Gatot menegaskan beroperasinya angkutan massal akan mengurangi tingkat volume kendaraan pribadi di ruas jalan yang menjadi rute pengoperasian BRT.
Dia menjelaskan BRT yang kelak bernama Trans Mebidang itu memang diproyeksikan untuk mengurangi besarnya volume kendaraan pribadi di rute atau koridor Binjai-Pusat Pasar dan Lubuk Pakam-Pusat Pasar.
Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Sumut, Anthoni Siahaan menyebutkan operasional BRT atau Trans Mebidang memang diharapkan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi roda empat maupun roda dua.
Namun dia belum bisa merinci berapa persen pengurangan penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya dengan beroperasinya BRT itu dengan dalih sedang dalam perhitungan.
Dia juga menegaskan operasional BRT juga tidak akan mengganggu operasional bus/angkutan kota yang sudah beroperasi sebelumnya.
Soal dana operasional yang disediakan, Anthoni mengungkapkan masing-masing dari Pemkot Medan sebesar Rp1,2 miliar dan masing-masing Rp700 juta oleh Pemkot Binjai dan Pemkab Deliserdang.
"Dana yang disediakan tiga daerah itu, semuanya untuk pengadaan fasilitas halte dan pendukungnya, sementara dari Pemprov Sumut dan Kementerian Perhubungan masing-masing Rp5 miliar untuk subsidi pengoperasian BRT/Trans Mebidang tersebut," katanya.
Dengan bantuan dana dari Pemprov Sumut dan Kemenhub, Trans Mebidang tetap akan jalan sesuai jadwalnya kendati tidak ada penumpang sama sekali.
Untuk tahap awal BRT/Trans Mebidang akan dioperasikan sebanyak 30 unit dengan pengadaan untuk kendaraannya nantinya dilakukan tender secara terbuka setelah kesepakatan yang dilakukan tiga kepala daerah tersebut diserahkan ke Kemenhub.***2***
(T.E016/B/A. Salim/A. Salim)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2014