Jakarta, 15/7 (Antara) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Muzadi menilai kegagalan Khofifah Indar Parawansa maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur disebabkan kejahatan politik berupa penjegalan.
"Penjegalan Khofifah ini adalah bentuk kejahatan politik. Ini bukan pertama kali, tetapi dahulu juga sudah dilakukan pada Pilgub Jatim 2008," kata Hasyim di Jakarta, Senin.
Hasyim mengungkapkan bahwa ada upaya "penggergajian" terhadap partai-partai pendukung Khofifah yang berpasangan dengan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol. (Purn.) Herman Surjadi Sumawiredja agar gagal bertarung dalam Pilgub Jatim 2013.
Menurut dia, untuk mengecek praktik "penggergajian" partai pendukung Khofifah-Herman tidak sulit karena jumlah partai tersebut hanya ada lima, dan yang berhasil dipotong hanya dua partai, yakni Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
"Semua ini bisa dicek, bagaimana memindahkan dan memecah antara ketua umum dan sekjen. Bahkan, ada yang mengakui berada dalam ancaman. Akan tetapi, kenapa keputusannya seperti itu?" katanya.
Hasyim juga mengaku tidak mengerti dengan tindakan KPU Provinsi Jatim yang menentukan lolos tidaknya pencalonan Khofifah-Herman melalui voting.
Menurut dia, sebenarnya KPU tinggal menetapkan pencalonan Khofifah-Herman sah atau tidak saja.
"Kalau di tingkat Mahkamah Konstitusi voting itu kan ada opsi A, B, dan seterusnya dan berimplikasi pada hukum. Akan tetapi, ini kan tinggal sah dan tidak saja dan kebenarannya pada tataran administratif," katanya.
Hasyim mendukung langkah tim Khofifah mengambil upaya hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Namun, kata dia, persoalan itu tidak cukup dihadapi dengan hukum.
"Sebab, ini adalah masalah politik juga," katanya.
Oleh karena itu, Hasyim menyerukan kepada masyarakat yang prodemokrasi agar memperhatikan masalah di Jawa Timur, terutama tokoh nasional.
Menurut dia, kasus kegagalan pencalonan Khofifah-Herman adalah embrio penghancuran demokrasi di Jatim dan bisa ditiru di tingkat nasional.
"Saya imbau agar masyarakat dan tokoh nasional cermati pilgub Jatim. Sebab, di dalamnya penuh kejanggalan, kepalsuan, dan intrik," katanya.(S024)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Penjegalan Khofifah ini adalah bentuk kejahatan politik. Ini bukan pertama kali, tetapi dahulu juga sudah dilakukan pada Pilgub Jatim 2008," kata Hasyim di Jakarta, Senin.
Hasyim mengungkapkan bahwa ada upaya "penggergajian" terhadap partai-partai pendukung Khofifah yang berpasangan dengan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol. (Purn.) Herman Surjadi Sumawiredja agar gagal bertarung dalam Pilgub Jatim 2013.
Menurut dia, untuk mengecek praktik "penggergajian" partai pendukung Khofifah-Herman tidak sulit karena jumlah partai tersebut hanya ada lima, dan yang berhasil dipotong hanya dua partai, yakni Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
"Semua ini bisa dicek, bagaimana memindahkan dan memecah antara ketua umum dan sekjen. Bahkan, ada yang mengakui berada dalam ancaman. Akan tetapi, kenapa keputusannya seperti itu?" katanya.
Hasyim juga mengaku tidak mengerti dengan tindakan KPU Provinsi Jatim yang menentukan lolos tidaknya pencalonan Khofifah-Herman melalui voting.
Menurut dia, sebenarnya KPU tinggal menetapkan pencalonan Khofifah-Herman sah atau tidak saja.
"Kalau di tingkat Mahkamah Konstitusi voting itu kan ada opsi A, B, dan seterusnya dan berimplikasi pada hukum. Akan tetapi, ini kan tinggal sah dan tidak saja dan kebenarannya pada tataran administratif," katanya.
Hasyim mendukung langkah tim Khofifah mengambil upaya hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Namun, kata dia, persoalan itu tidak cukup dihadapi dengan hukum.
"Sebab, ini adalah masalah politik juga," katanya.
Oleh karena itu, Hasyim menyerukan kepada masyarakat yang prodemokrasi agar memperhatikan masalah di Jawa Timur, terutama tokoh nasional.
Menurut dia, kasus kegagalan pencalonan Khofifah-Herman adalah embrio penghancuran demokrasi di Jatim dan bisa ditiru di tingkat nasional.
"Saya imbau agar masyarakat dan tokoh nasional cermati pilgub Jatim. Sebab, di dalamnya penuh kejanggalan, kepalsuan, dan intrik," katanya.(S024)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013