Jakarta,23/4 (Antara) - Setelah bentrokan sejumlah prajurit TNI-AD dengan anggota kepolisian di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, diikuti penyerbuan pasukan Kopassus ke Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Yogyakarta, giliran di Jakarta tawuran prajurit muda TNI-AD dengan warga Minggu(21/4).
"Dari penampilannya saja, mereka kurang pas. Bercelana pendek dan sempit. Kaosnya terkesan kotor. Lalu bagaimana mereka bisa keluar asrama dengan pakaian itu? Itu soal disiplin," kata seorang jenderal purnawirawan ketika mengomentari penampilan sejumlah tamtama di Jakarta, Minggu.
Jenderal purnawirawan itu adalah Tubagus Hasanuddin yang harus turun tangan akibat kasus senggolan motor antara seorang pelajar SMA dengan prajurit Korps Zeni Timur(Zipur)13 TNI-AD.
Sang bocah tersebut berusaha lari ke kantor DPP PDIP di kawasan Lenteng Agung tersebut.
Kemudian belasan prajurit anggota Zipur berusaha memasuki halaman kantor partai politik tersebut.
Namun usaha menerobos tersebut dihalangi petugas keamanan partai tersebut apalagi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sedang berada di kantornya.
Beberapa petugas keamanan partai itu malahan diserang termasuk dengan menggunakan pisau sangkur namun akhirnya prajurit-prajurit itu berhasil ditangkap dan langsung diinterogasi.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad menyatakan Polisi Militer sedang mendalami tindak kekerasan itu.
"Komandan Zikon 13 telah menyerahkannya kepada Polisi Militer dan sekarang mereka sedang diperiksa," kata Brigjen Rukman Ahmad itu.
Sebanyak 10 prajurit Zipur 13 sedang menjalani proses pemeriksaan. Ia berjanji TNI-AD akan menindak setiap anggotanya yang bersalah.
Sementara itu Tubagus Hasanuddin yang merupakan anggota DPR dari PDIP menyatakan kasus ini sudah ditangani oleh Garnizun.
"Komandan Yon Ziour 13 telah minta maaf dan ini bukanlah penyerbuan tentara ke kantor DPP-PDIP," kata Hasanuddin yang merupakan mantan Sekretaris Militer Kepresidenan (Sekmil) saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden.
Sekalipun komandan Batalyon Zipur 13 telah minta maaf, PDIP mengajukan protes keras terhadap Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo karena kantor partai itu merupakan lambang kehormatan partai.
Jika melihat kasus yang sebenarnya amat sepele ini maka pertanyaan yang bisa muncul pada benak orang-orang awam di Tanah Air adalah apakah prajurit-prajurit TNI ini tidak bisa menahan emosi mereka hanya karena senggolan dengan bocah yang merupakan pelajar SMA?
Pertanyaan lain yang bisa muncul adalah apakah setelah menjalani latihan pertempuran sehingga akhirnya diterima menjadi prajurit TNI tidak ada lagi pembinaan mental?
Sehingga mereka hanya jadi prajurit tempur tapi juga prajurit yang rendah hati sehingga mampu mengendalikan emosinya menghadapi rakyat di luar wilayah pertempuran?
Dibiarkan saja?
Sebelum terjadinya kasus di kawasan Lenteng Agung tersebut, masyarakat di Tanah Air sudah dihebohkan dengan bentrokan ketika puluhan prajurit TNI AD menyerang kantor Kepolisian Resor Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Kemudian sekitar 11 prajurit Grup 1 Komando Pasukan Khusus(Kopassus) TNI-AD menyerang LP Cebongan karena rekan mereka dibunuh oleh empat orang yang sedang ditahan di LP Cebongan itu.
Akibat kasus ini, Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono harus dicopot dari jabatannya karena dia pernah mengemukakan keyakinannya bahwa tidak ada anggota Kopassus yang terlibat dalam kasus ini.
Namun kemudian Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo membentuk tim investigasi yang dipimpin Brigjen TNI Unggul Yudhoyono yang akhirnya mampu membuktikan keterlibatan prajurit- prajurit TNI dalam penyerbuan ke Cebongan tersebut.
Dengan merenungkan kasus OKU, Cebongan, dan tawuran antara prajurit Zipur dengan petugas kantor PDIP tersebut, maka apa yang ada dalam pikiran masyarakat?
Salahkah rakyat bila berpikir bahwa dalam proses penerimaan prajurit maka yang diutamakan cuma kemampuan fisik yang" hebat" sehingga mampu menjadi prajurit yang sanggup bertempur tapi kematangan mentalnya masih sangat minim?
Berkaca pada kasus di kantor partai politik itu, maka prajurit yang terlibat di dalamnya masih termasuk kelompok tamtama karena pangkat mereka umumya adalah prajurit dua dan prajurit kepala.
Paling-paling umur mereka ada pada kisaran 20-25 tahun sehingga mereka termasuk ke dalam kelompok sangat muda di lingkungan TNI.
Karena masih sangat muda maka mereka tentu termasuk prajurit yang bisa disebut "Berdarah panas" yang sangat mudah tersulut oleh hal- hal sepele.
Karena TNI-AD memiliki prajurit terbanyak di antara angkatan-angkatan yang lainnya maka tentu bisa diperkirakan bahwa sebagian besar di antara mereka termasuk kelompok tamtama seperti prajurit dan kopral serta bintara yakni sersan, maka tentulah pembinaan para tamtama dan bintara ini harus menjadi prioritas pimpinan TNI-AD terutama oleh kasad, wakil kasad hingga para asistennya .
Pimpinan TNI-AD tentu tidak ingin setiap hari atau setiap minggu menerima laporan atau pengaduan bahwa prajuritnya tawuran dengan prajurit dari angkatan lainnya tau Polri bahkan dengan warga biasa karena pimpinan TNI harus memikirkan hal-hal yang bersifat strategis.
Kalau begitu , upaya pembinaan mental harus juga dijalankan selaras dengan peningkatan kemampuan tempur prajurit sehingga terdapat keseimbangan atau keterpaduan antara semakin membaiknya daya tempur dengan mental serta moral yang baik pula.
DI setiap angkatan, terdapat dinas psikologi sehingga para psikolog itu harus dimanfaatkan tidak hanya saat rekrutmen calon prajurit tapi juga meningkatkan mental dan moral mereka selama menjadi anggota TNI.
Kalau pembinaan mental itu tidak terus dilakukan , maka yang bisa terjadi adalah hanya adanya prajurit dengan kemampuan daya tempur yang semakin tinggi tanpa diimbangi dengan sikap mental dan moral yang semakin baik pula.
Kalau ini yang terjadi, maka setiap detik atau setiap saat akan terdengar keluhan atau laporan bahwa ada prajurit-prajurit muda yang sedang berkelahi dengan prajurit dari angkatan lainnya atau polisi.
Apakah kondisi inn yang diiinginkan seorang Kasad, Kasau, Kasal atau Kapolri?
Tentu situasi itu tidak dikehendaki pimpinan angkatan dan Polri, sehingga masyarakat tentu berharap ada langkah- langkah konkret atau nyata untuk meniadakan semaksimal mungkin pelanggaran hukum oleh prajurit.(A011)
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Dari penampilannya saja, mereka kurang pas. Bercelana pendek dan sempit. Kaosnya terkesan kotor. Lalu bagaimana mereka bisa keluar asrama dengan pakaian itu? Itu soal disiplin," kata seorang jenderal purnawirawan ketika mengomentari penampilan sejumlah tamtama di Jakarta, Minggu.
Jenderal purnawirawan itu adalah Tubagus Hasanuddin yang harus turun tangan akibat kasus senggolan motor antara seorang pelajar SMA dengan prajurit Korps Zeni Timur(Zipur)13 TNI-AD.
Sang bocah tersebut berusaha lari ke kantor DPP PDIP di kawasan Lenteng Agung tersebut.
Kemudian belasan prajurit anggota Zipur berusaha memasuki halaman kantor partai politik tersebut.
Namun usaha menerobos tersebut dihalangi petugas keamanan partai tersebut apalagi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sedang berada di kantornya.
Beberapa petugas keamanan partai itu malahan diserang termasuk dengan menggunakan pisau sangkur namun akhirnya prajurit-prajurit itu berhasil ditangkap dan langsung diinterogasi.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad menyatakan Polisi Militer sedang mendalami tindak kekerasan itu.
"Komandan Zikon 13 telah menyerahkannya kepada Polisi Militer dan sekarang mereka sedang diperiksa," kata Brigjen Rukman Ahmad itu.
Sebanyak 10 prajurit Zipur 13 sedang menjalani proses pemeriksaan. Ia berjanji TNI-AD akan menindak setiap anggotanya yang bersalah.
Sementara itu Tubagus Hasanuddin yang merupakan anggota DPR dari PDIP menyatakan kasus ini sudah ditangani oleh Garnizun.
"Komandan Yon Ziour 13 telah minta maaf dan ini bukanlah penyerbuan tentara ke kantor DPP-PDIP," kata Hasanuddin yang merupakan mantan Sekretaris Militer Kepresidenan (Sekmil) saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden.
Sekalipun komandan Batalyon Zipur 13 telah minta maaf, PDIP mengajukan protes keras terhadap Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo karena kantor partai itu merupakan lambang kehormatan partai.
Jika melihat kasus yang sebenarnya amat sepele ini maka pertanyaan yang bisa muncul pada benak orang-orang awam di Tanah Air adalah apakah prajurit-prajurit TNI ini tidak bisa menahan emosi mereka hanya karena senggolan dengan bocah yang merupakan pelajar SMA?
Pertanyaan lain yang bisa muncul adalah apakah setelah menjalani latihan pertempuran sehingga akhirnya diterima menjadi prajurit TNI tidak ada lagi pembinaan mental?
Sehingga mereka hanya jadi prajurit tempur tapi juga prajurit yang rendah hati sehingga mampu mengendalikan emosinya menghadapi rakyat di luar wilayah pertempuran?
Dibiarkan saja?
Sebelum terjadinya kasus di kawasan Lenteng Agung tersebut, masyarakat di Tanah Air sudah dihebohkan dengan bentrokan ketika puluhan prajurit TNI AD menyerang kantor Kepolisian Resor Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Kemudian sekitar 11 prajurit Grup 1 Komando Pasukan Khusus(Kopassus) TNI-AD menyerang LP Cebongan karena rekan mereka dibunuh oleh empat orang yang sedang ditahan di LP Cebongan itu.
Akibat kasus ini, Panglima Kodam IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono harus dicopot dari jabatannya karena dia pernah mengemukakan keyakinannya bahwa tidak ada anggota Kopassus yang terlibat dalam kasus ini.
Namun kemudian Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo membentuk tim investigasi yang dipimpin Brigjen TNI Unggul Yudhoyono yang akhirnya mampu membuktikan keterlibatan prajurit- prajurit TNI dalam penyerbuan ke Cebongan tersebut.
Dengan merenungkan kasus OKU, Cebongan, dan tawuran antara prajurit Zipur dengan petugas kantor PDIP tersebut, maka apa yang ada dalam pikiran masyarakat?
Salahkah rakyat bila berpikir bahwa dalam proses penerimaan prajurit maka yang diutamakan cuma kemampuan fisik yang" hebat" sehingga mampu menjadi prajurit yang sanggup bertempur tapi kematangan mentalnya masih sangat minim?
Berkaca pada kasus di kantor partai politik itu, maka prajurit yang terlibat di dalamnya masih termasuk kelompok tamtama karena pangkat mereka umumya adalah prajurit dua dan prajurit kepala.
Paling-paling umur mereka ada pada kisaran 20-25 tahun sehingga mereka termasuk ke dalam kelompok sangat muda di lingkungan TNI.
Karena masih sangat muda maka mereka tentu termasuk prajurit yang bisa disebut "Berdarah panas" yang sangat mudah tersulut oleh hal- hal sepele.
Karena TNI-AD memiliki prajurit terbanyak di antara angkatan-angkatan yang lainnya maka tentu bisa diperkirakan bahwa sebagian besar di antara mereka termasuk kelompok tamtama seperti prajurit dan kopral serta bintara yakni sersan, maka tentulah pembinaan para tamtama dan bintara ini harus menjadi prioritas pimpinan TNI-AD terutama oleh kasad, wakil kasad hingga para asistennya .
Pimpinan TNI-AD tentu tidak ingin setiap hari atau setiap minggu menerima laporan atau pengaduan bahwa prajuritnya tawuran dengan prajurit dari angkatan lainnya tau Polri bahkan dengan warga biasa karena pimpinan TNI harus memikirkan hal-hal yang bersifat strategis.
Kalau begitu , upaya pembinaan mental harus juga dijalankan selaras dengan peningkatan kemampuan tempur prajurit sehingga terdapat keseimbangan atau keterpaduan antara semakin membaiknya daya tempur dengan mental serta moral yang baik pula.
DI setiap angkatan, terdapat dinas psikologi sehingga para psikolog itu harus dimanfaatkan tidak hanya saat rekrutmen calon prajurit tapi juga meningkatkan mental dan moral mereka selama menjadi anggota TNI.
Kalau pembinaan mental itu tidak terus dilakukan , maka yang bisa terjadi adalah hanya adanya prajurit dengan kemampuan daya tempur yang semakin tinggi tanpa diimbangi dengan sikap mental dan moral yang semakin baik pula.
Kalau ini yang terjadi, maka setiap detik atau setiap saat akan terdengar keluhan atau laporan bahwa ada prajurit-prajurit muda yang sedang berkelahi dengan prajurit dari angkatan lainnya atau polisi.
Apakah kondisi inn yang diiinginkan seorang Kasad, Kasau, Kasal atau Kapolri?
Tentu situasi itu tidak dikehendaki pimpinan angkatan dan Polri, sehingga masyarakat tentu berharap ada langkah- langkah konkret atau nyata untuk meniadakan semaksimal mungkin pelanggaran hukum oleh prajurit.(A011)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013