Balige, Sumut, 2/4 (ANTARA) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut), Budiman Nadapdap mengusulkan pembentukan sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang khusus menangani pembenahan infrastruktur, guna percepatan pembangunan di daerah tersebut.
"Sudah saatnya Pemkab Tobasa melakukan kajian pembentukan suatu BUMD yang khusus menangani pembenahan infrastruktur di wilayah berpenduduk 205.331 jiwa yang terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Utara tersebut," kata Budiman di Balige, Selasa.
Di samping memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki daerah itu, menurutnya, pembentukan sebuah BUMD akan sangat efektif dan efisien dalam melakukan perbaikan sarana prasarana jalan, sehingga pembangunan yang hendak dilaksanakan tidak sampai menunggu terlalu lama.
Dia menilai, hal tersebut sangat layak untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya dapat diatur dalam peraturan daerah, sekaligus sebagai dukungan untuk mendongkrak laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap konstituen di wilayah dimaksud.
Nantinya, kata dia, dukungan pemerintah daerah melalui BUMD diharapkan menjadikan kondisi jalan maupun jembatan yang merupakan sarana vital bagi masyarakat dapat selalu mendapat perhatian, sehingga kerusakan-kerusakan yang terjadi, dapat sewaktu-waktu diperbaiki.
Memang, kata Budiman, dalam menyikapi kondisi ruas jalan dan jembatan di daerah tersebut, Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak, cukup intens membangun komunikasi dengan pihak DPRD Sumut dari daerah pemilihan VIII lainnya, sehingga perbaikan jalan dan jembatan dimaksud dapat terakomodir.
"Komunikasi yang dibangun Bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak dengan fraksi-fraksi lainnya di DPRD Sumut untuk pembenahan infrastruktur di daerahnya patut diapresiasi," katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi konstituennya, serta menghimbau pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan peluang penyusunan anggaran P-APBD tingkat provinsi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sebelumnya dalam reses yang dilakukan anggota DPRD Sumut daerah pemilihan VIII, Asisten Pemerintahan Setdakab Toba Samosir, Wasir Simanjuntak menyampaikan harapannya, agar para legislator tersebut dapat menampung aspirasi warga Tobasa dan memperjuangkannya di tingkat provinsi.
Dikatakannya, usulan-usulan warga yang masih belum dapat didanai APBD Kabupaten akibat keterbatasan anggaran, kiranya mendapat perhatian.
"Dalam mendorong percepatan pembangunan, warga setempat perlu memberikan partisipasi dan menerima pelaksanaan pembangunan dengan mempermudah pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan," kata Wasir. ***4*** (T.KR-JRD)
(T.KR-JRD/B/M. Taufik/M. Taufik) 02-04-2013 09:00:55
