Medan, 14/3 (Antara) - Sosiolog Universitas Sumatera Utara Prof Dr Badaruddin mengingatkan Gubernur Sumut terpilih agar dapat memperhatikan gaji guru honor yang bertugas di daerah pedesaan dan terpencil.

"Karena gaji yang diterima guru honor tersebut setiap bulannya, jelas saja tidak mencukupi dengan keperluan biaya hidup yang mereka butuhkan dalam melaksanakan tugas ," katanya di Medan, Kamis.

Pemerintah Pusat dan Gubernur Sumut, menurut dia, sudah sepantasnya menaikkan gaji honor itu, mengingat beban kerja dan tugas yang mereka lakukan setiap harinya mengajar siswa Sekolah Dasar (SD) di daerah pinggiran dan jauh dari lokasi perkotaan.

Bahkan, kata Badaruddin, lokasi tempat guru honor tersebut mengajar para siswa-siswinya berlokasi di pelosok pedesaan, dan sebuah pulau yang jauh terpencil dan harus ditempuh dengan menggunakan rakit pohon pisang atau perahu kecil.

"Bisa kita bayangkan, betapa susahnya guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari di daerah terpencil itu, dan jauh berbeda dengan guru pegawai negeri sipil (PNS) yang ditempatkan di perkotaan dan mereka dengan mudah bisa mencari apa yang ingin mereka inginkan," ujar Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Badaruddin mengatakan, seharusnya gaji atau pendapatan guru honor dengan guru yang berstatus PNS itu, maunya jangan terlalu jauh perbedaannya.Ini jelas tidak mencerminkan kesamaan para guru tersebut.

Padahal, tugas yang diemban guru honor tersebut, jauh lebih berat atau tingkat kesulitannya lebih tinggi, bila dibandingkan dengan guru PNS.

Oleh karena itu, katanya, di sinilah peranan dan tanggung jawab seorang gubernur untuk menyejahterakan kehidupan guru honor yang bertugas di daerah pedesaan.

"Pemerintah pusat juga harus secepatnya mengangkat guru honor menjadi PNS, sehingga ada penghormatan terhadap jasa-jasa mereka yang selama ini sudah lama mengabdi di desa terpencil tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, diperkirakan lebih kurang sebanyak 5.300 tenaga guru honor yang berada di 12 kabupaten/kota di Sumatera Utara belum lagi diangkat jadi PNS.

"Kita juga merasa prihatin melihat keadaan perekonomian guru honor tersebut, namun semangat mereka tidak

untuk mengajar siswa-siswi sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan negara," kata Badaruddin. ***4***

(T.M034/B/S. Muryono/S. Muryono) 14-03-2013 14:05:35

Pewarta: Munawar Mandailing
:

COPYRIGHT © ANTARA 2026