Balige, Sumut, 8/3 (ANTARA) - Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir, tahun 2012-2013 dan proyeksi 2014 terus menunjukkan peningkatan, sehingga perkembangan pertumbuhan ekonomi rakyat dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut diharapkan dapat segera terwujud.
"Dengan meningkatnya APBD tersebut, semua program pemerintah daerah setempat diharapkan bisa terealisasi dengan baik, terutama pada bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ekonomi kerakyatan," kata Kabag Humas Pemkab Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara, Elisber Tambunan di Balige, Jumat.
Dikatakannya, total pendapatan APBD tahun anggaran 2012 sebesar Rp671.261.150.424.00, ditargetkan menjadi Rp760.285.648.000.00 pada 2013 dan pada APBD T.A 2014 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.763.289.789.980.00.
Peningkatan infrastruktur dimaksud, kata juru bicara Pemkab Tobasa tersebut, dititik beratkan pada upaya tumbuhnya ekonomi kerakyatan dengan perencanaan pembangunan mengusung agenda "pro poor, pro job, pro growth dan pro environment".
Penerimaan Asli Daerah (PAD) 2012, dari sejumlah Rp18.415.530.243.00 ditargetkan menjadi Rp19.006.568.000.00 pada 2013 dan pada APBD T.A 2014 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.19.859.097.300.00
Elisber menyebutkan, permasalahan umum atas masih rendahnya PAD berkategori di bawah 10 persen dari total pendapatan itu, diakibatkan belum optimalnya pemerataan infrastruktur antara desa dan kota, disertai belum optimalnya infrastuktur pendidikan serta kesehatan.
"Pembangunan dan peningkatan irigasi, juga masih sangat dibutuhkan," ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, belum meratanya akses pemukiman terhadap jaringan energi listrik dan terbatasnya sumber daya aparatur negara yang berkualitas.
Ditambahkannya, tingginya ketergantungan APBD terhadap dana perimbangan berupa DAK dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti bantuan keuangan dari provinsi, juga menjadi permasalahan umum di Kabupaten berpenduduk 197.930 jiwa yang terletak di bagian tengah provinsi Sumatera Utara tersebut.
Kendati demikian, menurutnya, pihak pemerintah daerah setempat telah merumuskan prioritas program kegiatan yang mengakomodir kebutuhan dana pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari bantuan pemerintah atasan, baik DAK maupun bantuan keuangan provinsi serta bantuan dana lainnya.
"Program kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sesuai amanat peraturan perundangan, seperti alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD serta dana pendampingan PNPM mandiri pedesaan telah dirumuskan untuk anggaran tahun-tahun berikutnya," kata Elisber. ***3***
(T.KR-JRD)
(T.KR-JRD/B/Y. Alfrin/Y. Alfrin)
