"Untuk mendatangkan investasi, pemerintah harus tegas. Memang, itu tidak populer, tetapi kami siap tidak populer," kata RE Nainggolam usai dialog yang diselenggarakan Kadin Sumut di Medan, Senin (25/2) malam.
Mungkin, kata RE Nainggolan, Pemprov Sumut perlu meniru pola yang diterapkan pemerintah China yang sangat tegas dalam penegakan hukum.
Awalnya, kebijakan pemerintah China tersebut dianggap tidak populer sehingga mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak yang ingin memanfaatkan sistem yang korup.
Namun kebijakan itu justru memberikan manfaat yang sangat besar dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian di negeri tirai bambu tersebut.
Di Sumut, sikap tegas dan mengutamakan penegakan hukum dalam sistem penanaman investasi juga akan dianggap tidak populer karena menghalangi pihak tertentu untuk menguasai berbagai potensi dan sumber daya yang ada.
Namun ketegasan dan kepastian dalam penegakan hukum tersebut sangat dibutuhkan agar kegiatan investasi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian atau mendatangkan hal-hal yang tidak baik di masa mendatang.
"Contohnya investasi yang ditujukan ke kawasan hutan lindung, tentu saja tidak bisa. Memang, kami tidak akan disenangi, tetapi yang penting sesuai dengan ketentuan," katanya.
Namun ketegasan tersebut harus diiringi dengan sikap yang simpatik dalam pemberian perizinan agar kalangan investor merasa aman dan nyaman dalam menanamkan modalnya.
Menurut dia, sebelum mendatangkan investasi, upaya yang diperlukan Pemprov Sumut terlebih dulu adalah menentukan skala prioritas tentang potensi dan sumber daya yang perlu dikembangkan.
Setelah itu, disiapkan aparatur yang berkualitas dan dapat menyiapkan pelayanan maksimal serta aturan yang tidak mempersulit masuknya investasi yang diharapkan.
Pihaknya menilai konsep pelayanan satu atap yang memberikan pelayanan perizinan yang mudah dan menghemat biaya adalah kunci dalam memancing investor ke Sumut.
Dalam pelayanan satu atap tersebut, harus dapat ditentukan secara pasti dan transparan mengenai jangka waktu, harga yang harus dikeluarkan, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penanaman modal tersebut.
"Semua harus jelas dan pasti. Bagi kami, kepastian adalah sesuatu yang harus dikembangkan," kata mantan Bupati Tapanuli Utara itu. ***1*** (T.I023/B/Z. Abdullah/Z. Abdullah) 26-02-2013 20:13:46
:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
