Bulog Sumut salurkan bantuan pangan kepada 126.000 penerima manfaat

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan bantuan pangan kepada 126.000 penerima manfaat berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng merek MinyaKita untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

“Dari 126.000 penerima manfaat itu, realisasinya telah mencapai 7,21 persen dari total 1,7 juta penerima bantuan pangan di Sumatera Utara,” ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto di Medan, Minggu.

Budi mengatakan daerah yang telah tersalurkan antara lain Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Lebih lanjut, ia mengatakan penyaluran untuk Sibolga, Gunungsitoli, dan Pakpak Bharat telah selesai dilakukan kepada seluruh penerima manfaat di daerah tersebut.

“Masih banyak daerah yang belum dilakukan penyaluran, seperti Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Humbang Hasundutan,” tuturnya.

Budi mengatakan ke depan pihaknya akan terus menggencarkan penyaluran bantuan pangan tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat pada bulan ini.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan sosialisasi kepada penerima bantuan pangan. Ditargetkan penyaluran di sejumlah daerah Sumut tersebut selesai pada akhir Mei 2026,” ucapnya.

Ia mengatakan percepatan penyaluran bantuan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.

Untuk memenuhi alokasi bantuan tersebut, Bulog menyiapkan sekitar 35.000 ton beras dan tujuh juta liter minyak goreng merek MinyaKita.

Jumlah penerima bantuan pangan pada tahun ini meningkat dibandingkan periode Oktober – November 2025 yang tercatat sebanyak 844.696 penerima manfaat.

Bulog berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi serta kabupaten/kota dalam mengendalikan inflasi pangan.