Sergai (ANTARA) - Nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) keluhkan keberadaan ratusan kapal trawl asal Batu Bara dan Belawan menjarah di perairan Sergai khususnya di Perairan Tanjung Beringin dan Perbaungan.
Bahkan disinyalir dengan tidak adanya pengawasan dari pihak berwenang, ratusan kapal pukat trawl tersebut bebas beroperasi dari siang hingga malam hari silih berganti.
Nelayan tradisional dengan alat tangkap gurita dan udang, Rian (35) Arwan Dani, (45) dan Syamsul Bahri (32) warga Dusun III Desa Sei Naga Lawan Kecamatan Perbaungan Kamis (19/6) di tangkahan nelayan di dusun tersebut mengaku kondisi terparah lebih dari dua bulan terakhir ratusan kapal pukat trawl beroperasi di perairan Sergai, khususnya perairan Perbaungan.
" Parahnya mereka beroperasi siang dan malam hari silih berganti, bahkan mereka semakin nekat beroperasi hingga jarak setengah mil dari bibir pantai Desa Sei Nagalawan, kami hanya bisa berupaya menghalau saat melaut , mengingat jumlah mereka terlalu banyak, " imbuh Rian seraya menambahkan mereka tidak berani melarang dari jarak dekat, karena jumlah kapal pukat trawl yang beroperasi banyak.
Selain kapal pukat trawl dari Batubara dan Belawan imbuh mereka, juga ada sekitar empat unit kapal pukat cewek (pukat gandeng) dari Kecamatan Teluk Mengkudu, Sergai.
" Sejak maraknya kapal pukat trawl beroperasi di perairan Sergai khususnya diperairan Sei Nagalawan pendapatan tangkapan kami turun drastis hingga 70 persen, biasanya kami bisa menangkap 10 Kg hingga 20 Kg gurita, sekarang paling hanya 3 Kg hingga 5 Kg saja, " keluh Arwan Dani.
Selain itu lanjut mereka, alat tangkap gurita dan udang sistim rawe milik mereka yang dipasang sore hari dan dilihat pagi hari banyak yang rusak hingga hilang karena ditabrak kapal pukat trawl, meski telah diberi tanda.
" Kerugian dari hilang dan rasanya alat tangkap gurita dan udang milik kami, sekitar seratusan nelayan tradisional Sei Nagalawan sudah mencapai puluhan hingga seratusan juta rupiah, " ujar Rian seraya berharap pihak terkait segera bertindak mengatasi maraknya aksi kapal pukat trawl yang beroperasi di perairan Sergai.
Pernyataan senada diutarakan Ketua dan Sekretaris Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU) Sergai Irwan Syahril dan Ahmad Yani di Desa Sei Nagalawan, menurut keduanya akibat ratusan kapal pukat trawl yang beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional di perairan Sergai bukan hanya merugikan nelayan tradisional semata, namun aktivitas mereka juga merusak terumbu karang sebagai tempat berkembangnya berbagai biota laut.
" Saat ini yang merasakan dampak dari aktivitas ratusan kapal pukat trawl tersebut sebanyak 8.000 orang nelayan tradisional di 5 Kecamatan di Sergai yakni Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin dan Bandar Khalifah Sergai
yang harus kehilangan pendapatan hingga 70 persen serta kerusakan dan kehilangan alat tangkap, tanpa pernah terlihat pengawasan atau patroli dari instansi berwenang, " jelas Irwan Syahril.
Menyikapi maraknya aksi kapal pukat trawl ini imbuh Ketua ANSU Sergai, perwakilan nelayan tradisional Sergai dalam waktu dekat akan mengadukan persoalan ini ke DPRD Sergai, untuk selanjutnya menyampaikan aspirasi mereka hingga ke DPRD Sumut hingga DPR RI untuk memperjuangkan pengawasan laut kembali ke Kabupaten/Kota masing-masing agar lebih memaksimal pengawasan, terlebih dari aksi kapal pukat trawl yang beroperasi melanggar zona tangkap yang sekarang ini kewenangannya berada di Provinsi.
" Sekarang bukan hanya pukat trawl dengan kapasitas kapal 4 GT dan 5GT saja yang beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional Sergai, tetapi kapal 30 GT keatas sudah ikut beroperasi di zona tangkap nelayan tradisional yang jaraknya hanya satu mil dari bibir pantai, mirisnya lagi ratusan kapal pukat trawl itu beroperasi siang dan malam hari, " pungkas Irwan Syahril.
Terpisah Kasat Polair Polres Sergai AKP P Sitinjak kepada Antara melalui layanan WhatsApp Jumat (20/6/2025) mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.
Disinggung dengan penindakan, Kasat mengatakan akan berkoordinasi ke KKP untuk permasalah kapal trawl tersebut.
