Jaksa terima SPDP kasus OTT empat ketua organisasi mahasiswa di Medan

Medan (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Sumatera Utara telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus empat ketua organisasi mahasiswa di Medan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

“Kita telah menerima SPDP kasus dugaan pemerasan dengan empat tersangka,” kata Kepala Kejari Medan Muttaqin Harahap, SH, MH, di Medan, Selasa.

Pihaknya mengatakan, SPDP kasus dugaan pemerasan atas nama keempat tersangka masing-masing berinisial IP (24), DASR (26), AHS (24), dan MAS (23) diserahkan oleh penyidik Polrestabes Medan, Sumut pada Senin (12/8).

“Dalam kasus ini, kita telah menunjuk empat  jaksa peneliti, yakni Deny Marincka Pratama selaku Kasi Pidum Kejari Medan, Trian Adhitya Ismail, Tommy Eko Prasetyo, Novalita Endang Suryani Siahaan, dan Risnawati Ginting. 

Selanjutnya, kata Muttaqin, jaksa peneliti akan mempelajari berkas tersebut, baik secara formil dan materiil. Termasuk memastikan segala proses yang dilakukan mulai penyelidikan, pemeriksaan, dan penyidikan sudah sesuai.

"Berkas empat tersangka ini nantinya diteliti oleh tim jaksa, dan dalam 14 hari ke depan akan ditentukan kembali langkah selanjutnya," sebut dia.

Ia menambahkan, dalam SPDP itu empat tersangka dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHPidana tentang pemerasan. 

“Kasus ini terjadi pada Minggu (4/8), pukul 20.57 WIB, di Jalan Sei Silau, Kelurahan Padang Bulan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tepatnya di Seis Cafe,” ujar Muttaqin. 

Diketahui dalam kasus ini pihak Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, menangguhkan penahanan terhadap empat ketua organisasi mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan. 

“Empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terhadap perkaranya masih terus berproses,” kata Kasi Humas Polrestabes Medan Iptu Ade Nizar Nasution, di Medan, Senin (12/8). 

Ia melanjutkan, saat ini keempat tersangka  ditangguhkan penahanannya oleh penyidik dengan berbagai pertimbangan.

Pertimbangan itu di antaranya, lanjut dia, yakni para tersangka masih berstatus mahasiswa, adanya permohonan penangguhan penahanan dari orang tua, dan para pelaku tetap melaksanakan wajib lapor selama proses penyidikan.

“Hal itu juga diatur dalam Pasall 31 ayat (1) KUHAP, namun demikian terhadap perkaranya terus berlanjut dan para tersangka dikenakan wajib lapor," sebut NIzar Nasution.