Mal pelayanan publik digital hadir wujudkan pelayanan publik terintegrasi

Medan (ANTARA) - Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat telah melaksanakan webinar pertengahan pekan lalu, mengusung tema Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital untuk Pemutakahiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat.  

Penyelenggaraan MPP Digital ini sejalan dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 dan PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik dan arahan Wakil Presiden untuk efisiensi pelayanan publik yang dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dinamis. 

Kebijakan MPP digital juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kerangka kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik. Dengan penerapan layanan publik yang baik, maka akan terkumpul data terkini dari masyarakat yang akan mendorong kualitas program yang tepat sasaran. Selanjutnya, program yang tepat sasaran juga akan kembali meningkatkan kualitas layanan publik.

Skema ini menjadi kunci layanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara (individu). 

Acara ini dihadiri oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya di antaranya Plt. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki, dan satu orang penanggap yaitu Departement Head Digital Banking Product PT Bank Mandiri Arif Kurniawan. 

“Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital merupakan pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Layanan ini diprakarsai oleh Kementerian PANRB yang memberikan banyak inovasi, seperti memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik: anytime, anywere sehingga masyarakat tidak perlu memasukkan data berkali-kali untuk mendapatkan berbagai layanan,” tutur Erwin Dimas dalam keterangan tertulis yang diterima di Medan, Selasa.

Sementara Diah Natalisa menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PANRB sedang dalam proses merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional melalui MPP Digital dengan layanan tahap awal berupa administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan. MPP Digital diharapkan dapat menjadi pelayanan publik berbasis elektronik Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi.