Bansos pengganti kenaikkan BBM harus diikuti upaya pengendalian harga barang

Medan (ANTARA) - Pengamat ekonomi Sumatera Utara Wahyu Ario Pratomo menilai kebijakan pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) sebagai pengganti kenaikan bahan bakar minyak harus diikuti dengan upaya menahan lonjakan harga.

"Kenaikan harga barang harus dikendalikan, agar bansos dengan total Rp 24,17 triliun yang dikucurkan kepada masyarakat tidak sia-sia dan warga lainnya juga tidak merasakan dampak besar dari kenaikan BBM," ujarnya di Medan, Rabu.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU) itu mengatakan, kenaikan BBM dipastikan akan menaikkan harga berbagai barang.

"Kalau tidak dijaga, maka kenaikan harga bisa naik di atas kewajaran," katanya.

Baca juga: Tim terpadu diminta pastikan BBM subsidi nelayan kecil tepat sasaran

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menegaskan, kenaikan harga barang harus dikendalikan. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan berusaha keras menahan lonjakan harga berbagai barang menjelang dan sesudah kenaikan BBM.

"Produksi dan pasokan komoditas pertanian seperti cabai merah dan bawang merah yang cenderung membuat inflasi harus diperkuat," katanya.

Kemudian, semua terkait harus menjaga kelancaran distribusi pasokan.

"Harusnya harga cabai merah dan bawang merah tidak menjadi penyebab inflasi karena produksi dan pasokan lancar. Jadi harus ada yang diatasi," katanya.

Dia mengatakan itu pada acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Klaster Cabai Merah Juli Tani, Desa Sidodadi Ramunia, Deliserdang.

Pemprov Sumut sendiri akan memperkuat dan mendorong BUMD Pangan untuk membeli produk petani agar masyarakat tidak terjebak dengan tengkulak.

"Forkopimda diminta terus bekerja sama berupaya mengendalikan laju inflasi antara lain dengan menjaga kelancaran distribusi dan menahan agar komoditas yang dihasilkan Sumut tidak semuanya dijual ke luar," katanya.