"Kalau hanya menghapus premium, sama saja melepas tanggung jawab Pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.(28/12)
Mulyanto menegaskan keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta-merta menghapus kewajibannya untuk menyediakan BBM murah bagi rakyat.
"Kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite seharga premium," kata anggota Komisi VII DPR itu pula.
Baca juga: Pertamina sewakan kapal tanker ke produsen migas Aramco
Mulyanto minta Pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan sekadar dipandang sebagai komoditas komersial yang dijual dengan harga pasar.
Menurut dia, pemerintah mempunyai tanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka.
"Silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apa pun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, masyarakat bukannya tidak ingin menggunakan BBM bersih, namun di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih memilih BBM murah yang terjangkau.
Dia mengingatkan Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai untuk menjaga agenda global, masyarakat yang dikorbankan," ujar politisi PKS itu pula.
Mulyanto menyarankan Pemerintah untuk fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak, sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM terjangkau untuk kesejahteraan rakyat.
Pewarta: FauziEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
