Dolly: Pemkab Tapsel dukung restorasi gambut demi pembangunan berkelanjutan

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendukung penuh restorasi ekosistem Lahan Gambut  demi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Sumatera Utara khususnya di wilayah Tapsel. 

Bupati Tapsel Dolly P.Pasaribu mengemukakan hal tersebut pada acara semiloka bertajuk "Mendorong Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Gambut di Tapsel dan Sumut" di Mega Permata Hotel pada Selasa (20/4).

Menurut Bupati program restorasi gambut  kunci penting dalam pembangunan rendah karbon yang bisa bernilai ekonomi dan bahkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga patut didukung.

Baca juga: Kejari Tapsel dapat piagam penghargaan dari PTPN III

Data Balitbang Sumber Daya Lahan Pertanian tahun 2018 menyebut, Tapsel memiliki 6.051,80 ha lahan gambut sebagian besar berlokasi di Pesisir Barat Sumatera. Dengan rincian sekiyarb82 persen gambut di Atea Penggunaan Lain (APK)  dan sisanya di Kawasan Hutan Produksi (16 persen) pada Hitan Produksi Terbatas (2 persen). 

Bahkan 70 persen dari total luas gambut Tapsel itu sebagian besar di tanami sawit sehingga mempengaruhi kualitas dan jasa ekosistem gambut yang memiliki peran strategis bagi kehidupan manusia sebagai penyimpan dan penjamin ketersediaan air di samping habitat keanekaragaman hayati.

Dikatakan, pengelolaan gambut secara berkelanjutan berdampak signifikan pada upaya pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat utamanya menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Semiloka pertama yang melibatkan multi pihak di Tapsel Sumut digelar secara offline dan online tetap mematuhi protokol kesehatan. Tujuannya, sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang relevan dengan perlindungan dan pengelolaan  gambut berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Tapsel bekerjasama Yayasan Basah/Wetlands International Indonesia dan Conservation selaku pihak penyelenggara, mengatakan kegiatan ini bagian program "Mitigasi, Adaptasi melalui Konservasi dan Kehidupan Berkelanjutan pada Ekosistem Gambut dan Mangrove Indonesia" atau bagian dari International Climate Initiative.

Menurut Direktur Pegendalian Kerusakan Gambut,  Budi Susanti bahwa penyusunan RPPEG tingkat propinsi dan kabupaten ini penting dan segera. "Kami siap mendampingi dalam proses penyusunannya," jelasnya.

Salah satu pembicara Nyoman Suryadiputra Senior Advisor Yayasan Lahan Basah/Wetlands International Indonesia menyampaikan bahwa mereka sudah membuat program percontohan di areal gambut di Daerah Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapsel dengan mengimplementasikan pendekatan dengan 3 R yakni rewetting (pembasahan kembali), revegetasi dan revitalisasi (untuk mata pencaharian).

"Ada total 16 sekat kanal yang sudah di bangun bersama 35 kelompok masyarakat bahkan diberi pinjaman bersyarat. Bahan konstruksinya batang pinang. Dampaknya sekitar 250 ha lahan sudah mendapat pembasahan kembali dan sudah mulai ditanami bibit jelutung, pakkat dan sagu sebagai tumbuhan asli gambut yang bernilai ekonomi yang pada akhirnya nanti hasilnya dinikmati masyarakat itu sendiri," katanya.

Semiloka ini menghadirkan Kepala Bappeda Sumut Hasmirizal Lubis, Direktorat LHK Bappenas, Anna Amalia, Kadis LHK Tapsel Syahrir, Kepala Bappeda Tapsel Abadi Siregar, Kadia Pertanian Bismark Maratua,Kadis PMPTSP Sofyan Adil Siregar, Kadis PP dan PA Tiorisma Damayanti dan akan ditindaklanjuti semiloka dua dan tiga.