Penukaran kartu GPN di Sumut selama kampanye tertinggi di Indonesia

Medan  (Antaranews Sumut) - Penukaran kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN pada kartu ATM/Debet di Sumatera Utara selama kampanye kartu itu di 22 Oktober - 2 November 2018 tercatat tertingi di Indonesia atau mencapai 141.339 kartu.

"Bahkan kalau dibandingkan dengan target penukaran saat kampanye yang sebesar 10.000 kartu, maka pencapaian 141.339 kartu itu naik 14 kali lipat," ujar Direktur Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumut, Andiwiana S di Medan, Rabu.

Menurut dia yang didampingi
Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Budi Rahardjo serta Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi dan UMKM, Demina R Sitepu , penukaran yang tinggi di Sumut itu menunjukkan minat masyarakat akan kartu berlogo GPN itu cukup besar.

Kemudian ditambah bagus atau aktifnya sosialisasi yang dilakukan perbankan.

"BI meyakini jumlah penukaran kartu berlogo GPN akan semakin banyak di Sumut," ujarnya

Andiwiana menyebutkan, dengan penukaran selama masa kampanye, kemudian setelahnya serta sejak awal kartu GPN itu diluncurkan, sudah ada penukaran sekitar 1, 255 juta kartu hingga posisi November 2018.

Dia menjelaskan, pada awal kartu berlogo GPN atau sebelum kampanye/pekan GPN, sudah ada penukaran sekitar 400ribuan.

Kemudian ditambah sebanyak 555.000 hingga 2 November dan 300. ribuan lagi hingga posisi 15 November 2018 sehingga totalnya mencapai 1, 255 juta kartu berlogo GPN.

"Dengan antusiasnya nasabah menukarkan kartu GPN, maka BI memprediksi pencapaian 100 persen kartu GPN itu bisa tercapai sebelum batas penukaran kartu GPN tersebut yang ditargetkan hingga tahun 2021," ujar Andiwiana.

Dia menegaskan,  GPN, adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran.

Dengan GPN,  masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki karena semua kartu yang berlogo GPN dapat digunakan pada seluruh mesin EDC di Indonesia.

"GPN yang merupakan program yang diinisiasi BI dan secara resmi telah diluncurkan pada 4 Desember 2017 diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi," katanya.
engan GPN, transaksi masyarakat berjalan aman karena layanan  transaki mengedepankan perlindungan kepada pengguna.  

"Transaksi dengan kartu GPN yang dimiliki Indonesia tentu saja diterima  di seluruh dalam negeri," katanya. 

Untuk itu, ujar Andiwiana, BI juga terus mendukung perbankan untuk mensosialisasikan dan mengajak nasabahnya menggunakan kartu GPN.
 
Selain harus menyiapkan sarananya seperti ketersediaan kartu GPN, perbankan juga bisa meyakinkan nasabah dan "merchant"  untuk ikut berperan besar dalam mendukung  kewajiban pencantuman logo nasional atau GPN untuk kartu ATM/Debet.