Medan  (Antaranews Sumut) - Meski pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK di Sumatera Utara terus meningkat, tetapi belum 100 persen akibat ketiadaaan komputer dan belum memadainya aliran listrik dan jaringan internet.

Jumlah peserta yang mengikuti UNBK di daerah itu pada 2018 meningkat signifikan.

Pada 2018 tercatat sudah lebih dari 4.000 sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) sederajat di Sumut yang mengikuti UNBK.

Padahal di 2016 hanya 96 sekolah dan pada 2017 juga masih 1.502 sekolah yang ikut UNBK.

Dari 4.000 sekolah yang sudah UNBK di tahun 2018, untuk SMA sederajat sendiri sudah hampir 98 persen.

Tahun 2018, total siswa SMA sederajat yang mengikuti Ujian Nasional atau UN sebanyak 195.749 siswa dari 1.895 SMA dan SMK yang ada di Sumut.

Dari total sekolah itu sebanyak 904 SMA-SMK dengan jumlah siswa sebanyak 117.735 melaksanakan UNBK.

Sisanya 991 sekolah (SMA-SMK) dengan jumlah siswa sebanyak 78.014 masih melaksanakan UN Kertas Pinsil atau UNKP.

"Jadi SMA sederajat yang belum UNBK tinggal sedikit lagi atau sekitar dua persen sehingga diharapkan tahun 2018 sudah bisa 100 persen," ujar Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis.

Sejalan dengan harapan bahwa tahun depan atau 2019, UNBK di tingkat SMA sederajat di Sumut bisa 100 persen, maka UNBK tingkat SMP sederajat juga diharapkan meningkat juga.

UNBK di tingkat SMP sederajat memang lebih rendah dari SMA sederajat.

Untuk MTs misalnya, dari 33 kabupaten/kota di Sumut, ada delapan daerah lagi yang belum mengikuti UNBK karena belum memadainya jumlah komputer dan listrik serta jaringan internet.

Delapan daerah itu yakni Tapanuli Utara, Nias, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Labuhanbatu Utara, Nias Utara dan Nias Barat.

"Segala upaya akan dilakukan Sumut ?gar semua sekolah SMP dan SMA sederajad bisa UNBK seperti harapan pemerintah secara nasional " ujar Arsyad.

Upaya itu dilakukan Pemprov Sumut mengacu pada arahan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan bahwa pemaksimalan UNBK di daerah perlu sinergi.

Sinergi bukan hanya antara Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat, tetapi juga antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota .

// Listrik dan Komputer//

Sekolah yang belum melaksanakan UNBK adalah sekolah yang masih tidak atau kekurangan listrik, internet dan sarana komputer.

Salah satu sekolah yang belum UNBK karena terkendala listrik dan komputer ada di Kabupaten Nias dan sekitarnya yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Sumut.

Untuk mengejar ketertinggalan sekolah yang belum siap melaksanakan UNBK itu, ujar Arsyad, Dinas Pendidikan Sumut berharap bisa menyediakan anggaran di tahun 2018 khususnya untuk pembelian komputer.

Dinas Pendidikan Sumut berharap sebagian besar dari Dana Alokasi Khusus bisa dialokasikan untuk pembelian komputer.

Pembelian komputer diprioritaskan karena komputer yang dipergunakan untuk UNBK dewasa ini juga sebagian masih berstatus pinjam pakai.

Pinjam pakai terjadi karena belum semua sekolah yang memiliki komputer sehingga pengadaan komputer untuk UNBK dari DAK harus mendapat prioritas.

Adapun soal listrik dan jaringan internet, kata dia sudah ada koordinasi dengan PT PLN dan Telkom yang berjanji akan mengatasi maksimal persoalan tersebut.

"Janji PLN dan Telkom diyakini bisa direalisasikan mengingat UNBK program pemerintah secara nasional sehingga tentunya semua jajaran dan Pemerintah Pusat mendukung" katanya.

Pemerintah Pusat khususya tetunya tidak akan tinggal diam alias membantu Pemrov Sumut dalam pengadaan soal listrik termasuk jaringan internet.

Komputer bukan saja untuk bisa digunakan saat UNBK, tetapi setiap hari karena sudah menjadi kebutuhan penting dalam proses belajar dan mengajar.

Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Medan, Amiruddin mengakui, masih ada sekolah lain yang menumpangkan siswanya untuk ikut UNBK di sekolah lain.

Hal itu karena keterbatasan komputer yang dimiliki sekolah.

Di SMKN 7 misalnya ada 15 orang siswa SMK lain yakni Advent Medan yang menumpang UNBK bersama siswa sekolah itu.

Sementara Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Badiri Tapanuli Tengah, Julpiner Simanungkalit berharap, ada bantuan komputer agar UNBK di sekolah itu berjalan lancar.

Akibat keterbatasan komputer, ujar dia, SMKN 1 Badiri Tapanuli Tengah membuat kebijakan membagi jadwal ujian menjadi tiga bagian.

"Total siswa yang ujian ada 125 orang, sementara komputer yang ada hanya 47 unit " ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ketika di Medan, mengakui pelaksanaan UNBK masih mengalami beberapa kendala atau hambatan.

Meskipun, ujar dia, kendala itu sudah semakin bisa diatasi.

Kendala terjadi terutama di daerah perbatasan dan di jenjang SMP.

Untuk itu, kata Menteri Pendidikan, Pemerintah akan mencari solusi khususnya bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal.

Seperti diketahui, kendala utama pelaksanaan UNBK di daerah tertinggal dan perbatasan adalah kurangnya ketersediaan listrik dan jaringan internet.

"Agar UNBK berjalan sesuai harapan perlu sinergi yang kuat khususnya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

//UNBK Lancar//

Jadwal pelaksanaan UN 2018 berdasarkan prosedur operasio?nal standar (POS) tercatat untuk tingkat? SMK berlangsung 2-5 April 2018.

Kemudian SMA/Madrasah Aliyah pada 9-12 April dan UN susulan SMA/MA/SMK digelar 17-18 April.

Sedangkan hasil UN di satuan pendidikan dijadwalkan 2 Mei.

UN pada tingkat SMP/MTs berlangsung pada 23-26 April dan ujian susulan pada 8-9 Mei.

Untuk hasil UN akan diumumkan 23 Mei.

Adapun UN untuk jenjang kesetaraan paket C/Ulya digelar 27-28, 29 April atau 27,28 dan 30 April dan paket B/Wustha? pada 4,5,6 Mei atau 4,5 dan 7 Mei.

"Hasil pantauan dan laporan UNBK tingkat SMK berjalan lancar," ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi.

Kelancaran UNBK juga diharapkan terjadi di tingkat SMA sederajad dan lainnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar juga memberi penilaian sama dengan alasan tidak menemukan pelanggaran yang berarti pada UNBK tingkat SMK.

"Ombudsman bahkan menilai pelaksanaan UNBK untuk SMK di Sumut tahun 2018 lebih baik dari 2017," katanya.

Yang masih menjadi masalah, ujar dia, masih terus dilakukannya peninjauan saat UNBK seperti yang dilakukan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi bersama pejabat lainnya.

Padahal sesuai prosedur standar ujian nasional, hal itu dilarang sehingga hal itu harusnya tidak dilakukan lag.

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor : Akung

COPYRIGHT © ANTARA 2026