Sumut Harus Kreatif Atasi Gejolak Harga

Medan, 11/9 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sumut dinilai harus lebih inisiatif, pro aktif dan kreatif dalam mengatasi harga jual hasil perkebunan/pertanian yang berfluktuasi untuk mengatasi kemiskinan dan kehilangan jumlah rumah tangga petani.

"Sumut dikenal dengan hasil perkebunan dan pertanian, tetapi nyatanya pendapatan petani tetap rendah yang mengakibatkan banyak petani beralih pekerjaan.Kondisi itu harus disikapi dengan baik ooleh Pemprov Sumut," ujar anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi MS Simbolon dalam keterangan di Medan, Senin.

Dia mengaku banyak mendapat laporan atau keluhan tentang harga jual hasil perkebunan dan pertanian yang berfluktuasi dengan kecenderungan rendah yang berakibat pada berkurangnya keinginan menjadi petani dan bahkan banyak petani yang beralih menjadi pekerja pabrik.

Effendi Simbolon mengakui, harga jual yang berfluktuasi sebenarnya memang disebabkan berlakunya hukum ekonomi yakni "demand" dan "suplay".

Tetapi pemerintah, kata dia, sebenarnya bisa ikut campur antara lain membentuk usaha atausBUMD Pangan seperti yang dilakukan di provinsi lain.

Bahkan di luar negeri seperti Malaysia sudah lama melakukannya dengan membeli karet petani saat harga jatuh.

Dia mengakui, sebelumnya Pemprov Sumut diinformasikan pernah merencanakan membentuk BUMD Pangan.

Tetapi nyatanya belum jadi, padahal sudah melakukan studi banding ke Jawa Timur yang sudah memiliki BUMD Pangan dengan menangani beras.

"Nah itu tidak baik karena tandanya Pemprov Sumut belum serius mengatasi akar masalah yang dihadapi petani dan termasuk tidak bisa melihat potensi bisnis untuk BUMD atau badan serupa," ujar Effendi MS Simbolon.

Politisi PDIP itu menegaskan, BUMD Pangan bisa membeli komoditas hasil petani saat harga anjlok atau sampai merugikan petani.

Dengan harga jual yang tetap bagus karena dibeli BUMD Pangan, maka petani tetap bisa eksis.

"Jangan berfikir BUMD merugi dengan langkah itu, karena BUMD bisa melepas ke pasar saat harga membaik dan saat dibutuhkan,"katanya.

Dengan langkah itu, disamping bisa menjaga harga di tingkat petani dan BUMD bisa untung, Pemprov Sumut bisa menekan gejolak inflasi dengan kemampuan menjaga stok.

Effendi yang dewasa ini banyak mendapat dukungan untuk maju lagi menjadi calon Gubernur Sumut periode 2018-2023 menyebutkan, inflasi di Sumut cukup tinggi atau 6,34 persen tahun lalu sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi Sumut

Dengan sumber daya alam Sumut yang cukup banyak dan bagus harusnya pertumbuhan ekonomi daerah itu bisa di atas rata-rata angka nasional.

Kalau tahun ini pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,20 persen dan direvisi menjadi 5,17 persen, harusnya Sumut bisa lebih tinggi dari angka itu.

Ironisnya pertumbuhan ekonomi Sumut di semester I masih 4,8 persen.

Adapun kekhawatiran pembentukan BUMD Pangan terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) di Pemprov Sumut, menurut Effendi, bukanlah jadi masalah utama.

Alasannya, karena Pemprov Sumut bisa mencari orang yang tepat untuk memimpin BUMD Pangan yang tentunya dengan melakukan kontrak kerja maksimal.

Atau, kata dia, Pemprov Sumut bisa bekerja sama dengan Bulog yang merupakan perusahaan BUMN.

"Saya rasa kerja sama dengan Bulog bisa dilakukan karena BUMN memiliki fungsi sebagai membantu pemerintah ditengah diwajibkan juga bisa berbisnis komersial,"katanya.

Dia menegaskan, sudah saatnya perusahaan BUMD di Sumut mengantongi keuntungan.

"Jangan lagi seperti dewasa ini rata-rata BUMD merugi,"katanya.

Biasanya, kata Effendi, perusahaan yang merugi antara lain akibat penempatan SDM-nya yang tidak pas.

"Pemprov Sumut harus bisa melakukan banyak langkah untuk mendukung program pemerintah pusat yang berupaya mempertahankan atau memulihkan kembali jumlah rumah tangga petani yang beralih pekerjaan,"katanya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman, sebelumnya mengungkapkan setiap tahun Indonesia kehilangan rata-rata dua persen jumlah rumah tangga petani di tengah minimnya jumlah petani berusia di bawah 45 tahun.


"Kehilangan petani karena berpindah profesi dan lebih banyaknya atau 61 persen petani berusia di atas 45 tahun itu tentu saja memprihatinkan karena Indonesia sebagai negara agraris." katanya.***3***