Pandan, 12/7 (Antarasumut)- Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tentang LKPD Bupati Tahun 2016 sepakat untuk memanggil mantan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah, Bukit Tambunan, untuk mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan semasa kepemimpinannya.

Adapun dugaan penyimpangan kebijakan yang dikeluarkan oleh mantan Pj Bupati Tapteng, Bukit Tambunan, adalah masalah lelang mobil dinas Pemkab Tapteng yang sarat dengan kepentingan dan dinilai melanggar aturan yang berlaku. Sebanyak 7 Frakasi di DPRD Tapteng diantaranya, Fraksi Hanura, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan Plus, PAN, Gerindra, Fraksi Gabungan Bintang Pembangunan dalam pandangan Fraksinya satu suara untuk secepatnya membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait lelang modil dinas, serta memanggil mantan Pj Bupati Tapteng untuk mempertanggungjawabkan proses lelang itu.

Anggota DPRD Tapteng, Antonius Hutabarat yang dikonfirmasi ANTARA mengatakan, bahwa dalam proses lelang mobil dinas Pemkab Tapteng ada dugaan kesalahan prosedur, akan tetapi panitia terus melaksanakan lelang. “Untuk itulah kita sepakat membentuk Pansus, terkait lelang mobil dinas itu. Dengan adanya Pansus ini akan terungkap apa saja prosedur yang salah dalam lelang itu,”kata Antonius Hutabarat.

Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani yang dimintai tanggapannya usai Sidang menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD Tapteng. Pihaknya selaku eksekutif siap membantu dewan untuk memberikan data terkait lelang tersebut.

“Itu adalah hak dewan yang terhormat. Kalau mereka (DPRD) sudah sepakat, mau bilang apa lagi. Karena menurut para anggota dewan, proses lelang kendaraan dinas itu syarat dengan kepentingan, dan bahkan ada oknum ASN yang menjadi pemenang lelang. Yang jelas saya sebagai Bupati yang baru dilantik siap untuk menghadiri dan mempertanggungjawabkan LKPD Tahun 2016, walaupun itu bukan pada masa saya. Demikian juga dengan anggaran tahun 2017, sudah diangarkan pejabat sebelumnya, dan saya tinggal melaksanakannya. Itulah konsekwensi dari seorang pimpinan siap untuk menerima resiko,”Tegasnya.

Sementara itu Bukit Tambunan yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Transmigrasi Pemprovsu tidak mengangkat ponselnya ketika dihubungi.

Keterangan foto: Rapat Paripurna DPRD Tapteng terkait pertanggungjawaban LKPD Tapteng Tahun 2017.

Pewarta: Jason
Editor : Akung

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.