Sidikalang, Sumut, 24/11 (Antara) - Pemerintah Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, berkomitmen menyukseskan BPJS Ketenagakerjaan diantaranya dengan mendorong semua pekerja di daerah itu mendaftar di program nasional tersebut.
Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi di Sidikalang, Kamis, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan program strategis nasional yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Dairi.
"Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh SKPD untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerja lepas dan non-PNS dalam program BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya juga mengimbau selain PNS, non-PNS seperti kalangan usaha, perusahaan, sekolah swasta, bahkan para petani, pedagang, dan seluruh pekerja sektor informal lainnya untuk masuk menjadi peserta.
"Saya minta semua pekerja mendapatkan perlindungan. Kewajiban perusahaan
dan kewajiban pekerja harus berjalan bersama-sama karena sesuai UU Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja," katanya.
Ia menilai masyarakat pekerja masih dapat� menjangkau pembiayaan
iuran yang relatif murah sehingga para petani sekalipun akan dapat
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Saya kira cukup murah dan terjangkau," katanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Karo, Sanco Simanullang, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemkab Dairi atas perhatian dan dukungannya dalam pelaksanaan jaminan sosial.
"Bagi honorer SKPD yang sudah mendaftar kami ucapkan terima kasih, bagi yang belum daftar kami mohon kembali untuk mengirimkan data ke kantor kami dan seterusnya untuk dikeluarkan tagihan iuran sehingga dapat dikeluarkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Ia mengatakan, hingga saat ini� pihaknya mencatat masih ada beberapa SKPD yang belum mendaftarkan pegawai non-PNS dalam BPJS Ketenagakerjaan seperti honorer komite dan non-PNS� Finas Prndidikan, fan Dinas Pasar.
"Sebagian anggota Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, aparat desa juga masih banyak yang belum mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan," katanya. ***4***
(T.KR-JRD/B/I023/I023) 24-11-2016 16:35:00
