Diakui Sukran, dirinya merasa miris mendapat laporan masih ada anak-anak Tapanuli Tengah yang putus sekolah, padahal uang sekolah sudah ditanggung dana BOS, paling hanya biaya kebutuhan pakaian atau sepatu.
Untuk itulah, politisi Golkar ini memerintahkan para kepala desa, lurah, hingga camat yang ada di Tapeng untuk segera melakukan pendataan.
“Saya sedih mengetahui masih ada anak yang tidak bersekolah di Tapteng ini disaat pemerintah sedang getol-getolnya memprogramkan Wajib Belajar 12 tahun. Sekarang, hampir semua biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah, khususnya Pemkab Tapteng. Ada Dana BOS, ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Pemkab Tapteng sendiripun sudah membantu anggaran dengan menggratiskan biaya pendidikan. Paling hanya seragam, sepatu dan kebutuhan pribadi anak yang ditanggung oleh orang tua. Jika itupun tidak mampu, mohon sampaikan kepada kami, agar kami bisa membantu,â€ujar Sukran.
Untuk memberantas buta huruf dan putus sekolah diwilayahnya, lanjut Sukran, Ia segera membentuk tim yang nantinya turun langsung di tengah-tengah masyarakat mendata anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah agar dapat kembali menikmati pendidikan.
“Tim ini nanti mencari, mendata penyebab si anak tidak bersekolah dan juga memberikan solusi supaya anak-anak putus sekolah itu dapat bersekolah kembali. Misalnya si anak menjadi putus sekolah karena ketiadaan biaya orang tuanya, maka tim bersama Pemkab Tapteng akan mengupayakan biaya baginya. Bayangkan jika banyak anak di Tapteng ini yang tidak sekolah, bagaimana nasib mereka kelak, dan bagaimana mungkin Tapteng akan bisa maju kedepan jika generasi mudanya banyak yang tidak berpendidikan,â€tandasnya.JAS
Pewarta: JasonEditor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
