Penetapan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dalam sidang paripurna DPRD yang dipimpin Romay Noor di Tanjung Balai, Selasa.
Lima fraksi di DPRD Tanjung Balai menerima usulan Ranperda tentang perubahan APBD 2014 yang disampaikan Wali Kota.
Adapun perubahan APBD 2014 yang disetujuinya sebesar Rp590.553.640.691 atau naik Rp26.603.527.301 dari APBD murni Rp563.950.113.390.
Meski mengalami defisit anggaran sebesar Rp99.152.106.586, namun DPRD setempat berkeyakinan defisit tersebut bisa tertupi oleh pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
"Kami berharap, jajaran pemerintah kota di setiap tingkatan hendaknya segera merealisasikan setiap kegiatan dan program yang diproyeksikan dalam penjabaran Perubahan APBD 2014," ujar Romay Noor.
Hal ini, lanjutnya, mengingat rentang waktu hampir berada di penghujung tahun anggaran.
DPRD Tanjung Balai, katanya, akan terus melakukan pengawasan terhadap capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Kegiatan pengawasan tersebut, menurut Romay Noor, untuk menghindari sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa, sebagimana terjadi pada tiga tahun anggaran 2010, 2011 dan 2013 yang mencapai ratusan miliar rupiah.
"Demi menghindari adanya asumsi politik silpa, maka, pemerintah kota harus benar dan bersungguh sungguh dalam merealisasikan APBD," katanya.
Sementara Wali Kota Tanjung Balai, Thamrin Munthe, menyampaikan ucapan terima kasih terhadap 25 orang anggota DPRD setempat yang menyetujui Perda tentang Perubahan APBD 2014.
Menurut dia, setelah APBD perubahan itu mendapat pesetujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Pemkot Tanjung Balai akan berusaha secara maksimal merealisasikan penggunaannya.
"Atas nama Pemerintah Kota, kami usahan memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat kota ini," kata Thamrin Munthe. (Yan)
Editor: T. Nico Adrian
Pewarta: Yan Aswika:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
