Medan, 14/5 (Antara) - Ketersediaan obat dan vaksin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013 menurun menjadi 54,74 persen dibandingkan 2012 dengan ketersediaan mencapai 87 persen.
Dalam "Excecutive Summary" Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) TA 2013 yang didapatkan di DPRD Sumut di Medan, Rabu, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mencantumkan, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan penurunan ketersediaan obat dan vaksin tersebut.
Faktor pertama disebabkan adanya perubahan sistem dalam pengadaan obat dan vaksin pada 2013 dengan diterapkannya sistem "e-catalog" dan "e-purchasing" atau pembelian obat dengan sistem elektronik.
Namun sayangnya, belum semua aparatur pemerintahan di daerah yang mampu mengaplikasikan kebijakan pembelian melalui sistem elektronik tersebut.
Faktor kedua, keterbatasan kemampuan aparatur dalam menggunakan aplikasi pembelian secara elektronik tersebut menyebabkan seringnya keterlambatan dalam pemesanan dan pembelian obat.
Akibatnya, tidak jarang pengadaan obat dan vaksin yang akan digunakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan di Sumut tersebut gagal karena melewati batas waktu yang ditentukan.
Sedangkan faktor ketiga karena kurangnya kepatuhan petugas di kabupaten/kota dalam menyampaikan laporan ketersedian vaksin di daerah masing-masing.
Menurut Gubernur, meski ketersediaan obat dan vaksin menurun, tetapi jumlah warga yang tercakup dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Sumut mampu mencapai 4.124.247 jiwa atau 33 persen dari penduduk Sumut.
Masyarakat yang belum tercakup dalam Jamkesmas tetapi tergolong tidak mampu sehingga memerlukan pelayanan rujukan ditanggung pembiayaannya melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). ***3***
(T.I023/B/Suparmono/Suparmono)
Pewarta: Irwan Arfa:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
