BKP Sumut Uji 15 Jenis Sayuran

Medan, 6/1 (Antara) - Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara sudah melakukan pengujian terhadap 15 jenis sayuran produksi petani di beberapa sentra produksi  untuk meningkatkan kualitas hasil panen petani sekaligus upaya perlindungan konsumen.

"Peningkatan kualitas hasil panen petani dan perlindungan kesehatan ke masyarakat pengonsumsi sama pentingnya karena itu BKP terus melakukan pengujian. Tahun lalu ada 15 jenis yang diuji," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumut Setyo Purwadi di Medan, Selasa.

Pengujian dilakukan khususnya pada komoditas yang paling sering dikonsumsi masyarakat seperti cabai, kacang panjang dan kentang, baik di Kabupaten Tapanuli maupun Kabupaten Asahan.

Sementara itu, pengujian di Tebing Tinggi dilakukan pada komoditas terong ungu, kentang dan sawi manis serta
kentang, cabai hijau, cabai merah dari hasil petani Kabupaten Simalungun.

Sementara di Kabupaten Deli Serdang pemeriksaan dilakukan untuk terong ungu, kacang panjang dan cabai merah.

Dia mengakui hasil pengawasan dan pemeriksaan masih ditemukan beberapa komodias yang terdeteksi mengandung residu pestisida bahkan dengan kandungan melampaui batas maksimum.

Menindaklanjuti temuan itu, BKP telah menyurati Instansi teknis kabupaten/kota agar melaksanakan pembinaan ke petani dalam penggunaan pestisida.

"BKP sendiri sedang dan telah melakukan sertifikasi terhadap sayuran untuk apresiasi kepada petani dan kenyamanan kepada pelangganan," katanya.

Menurut dia, permasalahan ketahanan pangan di Sumut dewasa ini antara lain belum seluruhnya pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam rangka mengembangkan cadangan pangan masyarakat.

Keadaan itu berpotensi menimbulkan kerawanan pangan bagi kelompok masyarakat miskin atau yang berpenghasilan rendah.

Kemudian rendahnya ketrampilan akses permodalan dan lapangan kerja serta adanya kecenderungan penurunan animo konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai sumber karbohidrat ditengah meningkatnya konsumsi terigu yang bahan bakunya impor.

Pengamat ekonomi Sumut Wahyu Ario Pratomo menngatakan bahwa Pemerintah harus mengaktifkan kembali secara maksimal peran penyuluh pertanian dengan petugas-petugas yang bisa komunikatif dengan petani.

Kemudian, kata dia, Pemerintah juga harus tetap memberikan perlindungan secara sungguh-sungguh kepada petani dalam hal pembinaan, pemberian benih unggul dan pupuk bersubsidi serta membantu akses ke perbankan dan pasar.

"Sebenarnya program itu sudah ada, tetapi belum maksimal berjalan karena justru kebijakan itu dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri," katanya. (E016)