Medan, 26/5 (Antara) - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pengetahuan khususnya menyangkut teknologi informasi (IT) para penyuluh perikanan, agar mereka bisa meneruskannya ke nelayan kecil yang hingga dewasa ini masih baru 60 persen menggunakan IT.
"Penyuluh adalah agen perubahan untuk nelayan. Jadi pemerintah sudah dan terus meningkatkan SDM penyuluh itu sehingga bisa meneruskan pengetahuan tersebut ke nelayan," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suseno, di Medan, Minggu.
Dia mengatakan itu usai Lomba Kelompencapir Pelaksanaan Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan (Gempita), yang diselenggarakan dalam Pekan Informasi Nasional (PIN), di Lapangan Merdeka, Medan.
Menurut dia, dengan menggunakan IT mulai dari melihat titik keberadaan dan harga jual hasil tangkapan seperti yang sudah dilakukan kelompok nelayan di beberapa daerah seperti Bangka Belitung, maka pendapatan nelayan akan semakin tinggi yang otomatis menambah kesejahteraan nelayan itu.
Suseno tidak bisa memastikan kapan waktu pencapaian 100 persen nelayan kecil dan menengah itu menggunakan IT itu dengan alasan semuanya tergantung pada kemauan dan kemampuan penyuluh dan nelayan.
"Keberhasilan tentunya tidak bisa hanya dari Pemerintah, tetapi juga perlu dukungan dan kemauan kuat dari penyuluh dan nelayan. Oleh karena itu perlu peningkatan sinergi," katanya.
Dia mengakui, dewasa ini jumlah nelayan kecil dan menengah dengan menggunakan kapal tangkap di bawah 60 gross ton (GT) masih mendominasi jumlah nelayan nasional.
"Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan IT kepada nelayan dan berharap penyuluh menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapat sambutan baik pula oleh nelayan," katanya.
Selain nelayan hasil tangkap, pemerintah, ujar Suseno, pihaknya juga mendorong peningkatan IT di kalangan petani budidaya dan lainnya.
"Dengan sumber daya alam yang kaya, di mana sekitar 60 persen masyarakat tinggal di pesisir pantai dan pasar dalam dan luar negeri yang sangat potensial untuk produk ikan dan hasil laut/budiaya lainnya, membuat pemerintah serius mengatasi semua permasalahan dan hambatan di sektor itu," katanya.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba, menyebutkan, kehidupan nelayan akan semakin membaik kalau pemerintah terus berupaya mengawal agar harga jual produk tersebut tidak anjlok dan nelayan bisa semakin mudah mendapatkan dana murah untuk mengganti kapal penangkapnya.
"Sebenarnya pemerintah sudah banyak membuat program bagus untuk peningkatan kehidupan nelayan dan termasuk petani, tetapi masih sering terhambat dengan pelaksanaan di lapangan," katanya.
Dia memberi contoh, soal dana Kredit Usaha Rakyat yang masih sangat sedikit dimanfaatkan nelayan dan petani untuk kegiatan usahanya karena perbankan mempersyaratkan banyak kewajiban seperti agunan. ***4***
Kaswir
(T.E016/C/Kaswir/Kaswir)
