Medan, 25/3 (Antara) - Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara tetap berupaya agar program kota baru di Sumut bisa terwujud meski hingga triwulan I 2013 belum terlihat ada tanda-tanda dukungan khususnya dalam pengadaan lahan.
"Sebagian dari 10 provinsi yang berencana membangun kota baru dimana hal itu merupakan program REI dan Kementerian Perumahan Rakyat Juni 2011 sudah mulai menjalan proyek itu, sementara Sumut belum ada tanda-tanda karena terbentur pengadaan lahan," kata Ketua REI Sumut, Tomi Wistan di Medan, Senin.
Padahal sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumut dan termasuk pihak swasta sudah menyatakan kesiapan untuk membuka kota baru itu di kawasan Deliserdang.
"Diakui pengembangan kota baru memerlukan lahan luas, jadi memang memerlukan keseriusan untuk bisa memperoleh lahan itu," katanya.
Melihat kondisi dewasa ini dimana lahan kota baru di Deliserdang belum bisa diperoleh, REI sedang melirik Kabupaten Serdang Bedagai.
Peluang kota baru di Serdang Bedagai itu masih memungkinkan melihat di dekat kabupaten itu yakni Batubara dan Simalungun ada proyek MP3EI seperti klaster CPO dan menyusul adanya klaster karet.
"Jarak dari Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut juga tidak terlalu jauh sehinggga kota baru di Serdang Bedagai itu dinilai cukup menjanjikan," katanya.
Kota baru, kata dia memang diperlukan untuk semakin memacu pertumbuhan ekonomi provinsi itu.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba menyebutkan, kota baru perlu dukungan kuat dari semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah karena dengan keberadaan kawasan itu kota Medan dan daerah sekitarnya juga bisa terbantu dari bertumpuknya pembangunan yang menimbulkan kesemrawutan.
"Bagi rakyat, pembangunan kota baru itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan, dimana masyarakat bisa mendapat kesempatan memiliki rumah hingga pekerjaan dengan terbukanya bisnis baru di kawasan itu," katanya.
Menurut Parlindungan, menyangkut soal lahan yang dibutuhkan kota baru itu, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten perlu mendukung termasuk dengan melobi ke pemerintah pusat.
"Kebutuhan lahan yang luas untuk kota baru memang masih mengandalkan lahan eks PTPN (PT.Perkebunan Nusantara) sehingga tentunya memerlukan lobi ke pemerintah pusat," katanya. ***3*** Biqwanto (T.E016/B/B. Situmorang/B. Situmorang) 25-03-2013 21:08:16
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Sebagian dari 10 provinsi yang berencana membangun kota baru dimana hal itu merupakan program REI dan Kementerian Perumahan Rakyat Juni 2011 sudah mulai menjalan proyek itu, sementara Sumut belum ada tanda-tanda karena terbentur pengadaan lahan," kata Ketua REI Sumut, Tomi Wistan di Medan, Senin.
Padahal sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumut dan termasuk pihak swasta sudah menyatakan kesiapan untuk membuka kota baru itu di kawasan Deliserdang.
"Diakui pengembangan kota baru memerlukan lahan luas, jadi memang memerlukan keseriusan untuk bisa memperoleh lahan itu," katanya.
Melihat kondisi dewasa ini dimana lahan kota baru di Deliserdang belum bisa diperoleh, REI sedang melirik Kabupaten Serdang Bedagai.
Peluang kota baru di Serdang Bedagai itu masih memungkinkan melihat di dekat kabupaten itu yakni Batubara dan Simalungun ada proyek MP3EI seperti klaster CPO dan menyusul adanya klaster karet.
"Jarak dari Medan sebagai ibukota Provinsi Sumut juga tidak terlalu jauh sehinggga kota baru di Serdang Bedagai itu dinilai cukup menjanjikan," katanya.
Kota baru, kata dia memang diperlukan untuk semakin memacu pertumbuhan ekonomi provinsi itu.
Anggota DPD RI utusan Sumut, Parlindungan Purba menyebutkan, kota baru perlu dukungan kuat dari semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah karena dengan keberadaan kawasan itu kota Medan dan daerah sekitarnya juga bisa terbantu dari bertumpuknya pembangunan yang menimbulkan kesemrawutan.
"Bagi rakyat, pembangunan kota baru itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan, dimana masyarakat bisa mendapat kesempatan memiliki rumah hingga pekerjaan dengan terbukanya bisnis baru di kawasan itu," katanya.
Menurut Parlindungan, menyangkut soal lahan yang dibutuhkan kota baru itu, pemerintah provinsi, kota dan kabupaten perlu mendukung termasuk dengan melobi ke pemerintah pusat.
"Kebutuhan lahan yang luas untuk kota baru memang masih mengandalkan lahan eks PTPN (PT.Perkebunan Nusantara) sehingga tentunya memerlukan lobi ke pemerintah pusat," katanya. ***3*** Biqwanto (T.E016/B/B. Situmorang/B. Situmorang) 25-03-2013 21:08:16
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013