Bogor, 24/3 (Antara) - Pemerintah merevisi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) antara lain berupa penyesuaian pembangunan infrastruktur dengan daya dukung alam/lingkungan.
"Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang dipimpin Menko Perekonomian tengah merevisi MP3EI dengan mempertimbangkan berbagai hal," kata Asisten Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Bogor, Minggu.
Wahyu menyebutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi harus disesuaikan dengan daya dukung alam sehingga tidak menimbulkan masalah lain terutama masalah lingkungan.
"MP3EI yang baru nantinya memperhatikan pengembangan 'green economy'," kata Wahyu Utomo.
Menurut dia, revisi MP3EI yang mempehatikan "green economy" juga sesuai dengan permintaan kepada negara mengenai perlunya pengurangan emisi gas rumah kaca.
"Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan, ke depan harus dibangun infrastruktur 'sustainable' (berkelanjutan, red)," kata Wahyu.
Sebelumnya Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Deddy S Priyatna juga mengungkapkan akan ada perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang MP3EI.
Bappenas sudah menggelar rapat yang dihadiri sejumlah gubernur di Lampung untuk meminta masukan terkait MP3EI Koridor Sumatera.
Menurut dia, umumnya yang diminta oleh para gubernur tersebut bukan kawasan ekonomi (KEK) tapi infrastruktur.
"Umumnya mereka minta pelabuhan, jalan, bandara, listrik, kereta api, pokoknya sebagian besar terkait perhubungan dan transportasi," katanya.
***3*** (T.A039/B/E. Sujatmiko/E. Sujatmiko) 24-03-2013 19:52:45
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang dipimpin Menko Perekonomian tengah merevisi MP3EI dengan mempertimbangkan berbagai hal," kata Asisten Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Bogor, Minggu.
Wahyu menyebutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi harus disesuaikan dengan daya dukung alam sehingga tidak menimbulkan masalah lain terutama masalah lingkungan.
"MP3EI yang baru nantinya memperhatikan pengembangan 'green economy'," kata Wahyu Utomo.
Menurut dia, revisi MP3EI yang mempehatikan "green economy" juga sesuai dengan permintaan kepada negara mengenai perlunya pengurangan emisi gas rumah kaca.
"Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan, ke depan harus dibangun infrastruktur 'sustainable' (berkelanjutan, red)," kata Wahyu.
Sebelumnya Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Deddy S Priyatna juga mengungkapkan akan ada perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang MP3EI.
Bappenas sudah menggelar rapat yang dihadiri sejumlah gubernur di Lampung untuk meminta masukan terkait MP3EI Koridor Sumatera.
Menurut dia, umumnya yang diminta oleh para gubernur tersebut bukan kawasan ekonomi (KEK) tapi infrastruktur.
"Umumnya mereka minta pelabuhan, jalan, bandara, listrik, kereta api, pokoknya sebagian besar terkait perhubungan dan transportasi," katanya.
***3*** (T.A039/B/E. Sujatmiko/E. Sujatmiko) 24-03-2013 19:52:45
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013