Medan, 4/3 (Antara) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan 100.000 orang untuk memantau dan memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada 7 Maret 2013 berjalan secara jujur.
"PDIP Sumut juga akan memanfaatkan tim hukum partai untuk menggugat kalau memang faktanya nanti ditemukan kecurangan-kecurangan dalam Pilkada Sumut 7 Maret 2013," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Budiman P. Nadapdap di Medan, Senin.
Sebanyak 100.000 pemantau pilkada yang terdiri atas pengurus, kader, saksi PDIP, dan simpatisan PDIP itu akan menyebar di semua lokasi mulai tempat pemungutan suara (TPS) dan lokasi lain yang dinilai rawan kecurangan.
"Sebenarnya kami yakin dengan keprofesionalan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sumut dalam menjalankan tugasnya apalagi KPU selama ini sangat terbuka dengan berbagai langkah dan masukan, tetapi tentunya tetap perlu ada pengawasan agar pilkada berjalan sesuai ketentuan," katanya.
Apalagi, kata dia, kemungkinan terjadinya kecurangan dalam Pilkada Sumut itu cukup besar mengingat empat calon di luar calon pasangan yang diusung PDIP, PDS, dan PPRN adalah pejabat Sumut, bahkan ada petahana.
"Pilkada Sumut harus berjalan lancar dan jujur. Pilkada Sumut harus lebih baik dari pilkada di daerah lain di Indonesia," katanya.
Gunakan KTP Budiman juga berharap KPU berkomitmen membolehkan masyarakat hanya menggunakan KTP untuk mencoblos karena meski KPU menyatakan telah mendistribusikan seluruh logistik pilkada ke kabupaten dan kota, akan tetapi masih ada warga belum menerima kartu pemilih.
Ia juga mengingatkan agar pada 7 Maret 2013 yang dijadikan hari libur tersebut berlaku untuk perbankan mengingat kasus dugaan kecurangan dengan transaksi keuangan yang terjadi dalam pemilihan di Jawa Barat.
"Masyarakat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memiih dalam Pilkada Sumut itu," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDIP M. Affan juga mengatakan dalam undang-undang, KPU tidak sendirian bertanggung jawab dalam kesuksesan pilkada, akan tetapi termasuk semua jajaran pemerintah.
"KPU harus tegas dalam menyikapi adanya tindakan yang tidak 'fair' dilakukan pejabat pemerintahan dalam pilkada mulai dengan cara memihak apalagi sampai mengarahkan calon pemilih untuk mencoblos salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut," katanya.
Anggota KPU Sumut Nurlela Djohan sebelumnya menyebutkan KPU sudah mendistribusikan seluruh logistik pilkaada ke kabupaten dan kota di provinsi itu.
Ia mengatakan distribusi terakhir pada Minggu (24/2) untuk daerah terdekat, seperti Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Deli Serdang.
Seluruh proses pendistribusian tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian hingga gudang KPU setempat.
Masyarakat yagn masuk daftar pemilih tetap untuk Pilkada Sumut pada 2013 sebanyak 10.310.872 jiwa dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 26.452 TPS. ***1***
(T.E016/B/M.H. Atmoko/M.H. Atmoko) 04-03-2013 18:42:34
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"PDIP Sumut juga akan memanfaatkan tim hukum partai untuk menggugat kalau memang faktanya nanti ditemukan kecurangan-kecurangan dalam Pilkada Sumut 7 Maret 2013," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut, Budiman P. Nadapdap di Medan, Senin.
Sebanyak 100.000 pemantau pilkada yang terdiri atas pengurus, kader, saksi PDIP, dan simpatisan PDIP itu akan menyebar di semua lokasi mulai tempat pemungutan suara (TPS) dan lokasi lain yang dinilai rawan kecurangan.
"Sebenarnya kami yakin dengan keprofesionalan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Sumut dalam menjalankan tugasnya apalagi KPU selama ini sangat terbuka dengan berbagai langkah dan masukan, tetapi tentunya tetap perlu ada pengawasan agar pilkada berjalan sesuai ketentuan," katanya.
Apalagi, kata dia, kemungkinan terjadinya kecurangan dalam Pilkada Sumut itu cukup besar mengingat empat calon di luar calon pasangan yang diusung PDIP, PDS, dan PPRN adalah pejabat Sumut, bahkan ada petahana.
"Pilkada Sumut harus berjalan lancar dan jujur. Pilkada Sumut harus lebih baik dari pilkada di daerah lain di Indonesia," katanya.
Gunakan KTP Budiman juga berharap KPU berkomitmen membolehkan masyarakat hanya menggunakan KTP untuk mencoblos karena meski KPU menyatakan telah mendistribusikan seluruh logistik pilkada ke kabupaten dan kota, akan tetapi masih ada warga belum menerima kartu pemilih.
Ia juga mengingatkan agar pada 7 Maret 2013 yang dijadikan hari libur tersebut berlaku untuk perbankan mengingat kasus dugaan kecurangan dengan transaksi keuangan yang terjadi dalam pemilihan di Jawa Barat.
"Masyarakat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memiih dalam Pilkada Sumut itu," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PDIP M. Affan juga mengatakan dalam undang-undang, KPU tidak sendirian bertanggung jawab dalam kesuksesan pilkada, akan tetapi termasuk semua jajaran pemerintah.
"KPU harus tegas dalam menyikapi adanya tindakan yang tidak 'fair' dilakukan pejabat pemerintahan dalam pilkada mulai dengan cara memihak apalagi sampai mengarahkan calon pemilih untuk mencoblos salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut," katanya.
Anggota KPU Sumut Nurlela Djohan sebelumnya menyebutkan KPU sudah mendistribusikan seluruh logistik pilkaada ke kabupaten dan kota di provinsi itu.
Ia mengatakan distribusi terakhir pada Minggu (24/2) untuk daerah terdekat, seperti Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, dan Deli Serdang.
Seluruh proses pendistribusian tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian hingga gudang KPU setempat.
Masyarakat yagn masuk daftar pemilih tetap untuk Pilkada Sumut pada 2013 sebanyak 10.310.872 jiwa dengan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 26.452 TPS. ***1***
(T.E016/B/M.H. Atmoko/M.H. Atmoko) 04-03-2013 18:42:34
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013