Jakarta, 15/1 (ANTARA) - Solusi untuk menekan belanja subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu dengan menyesuaikan harganya secara bertahap atau tidak, kata Ekonom dari Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih.
"Solusi untuk menekan belanja subsidi BBM yaitu dengan menyesuaikan atau menaikkan harganya. Kalau pemerintah melihat itu sebagai suatu kebutuhan ekonomi mestinya dikerjakan, tapi kalau dinilai sebagai alat politik itu sulit," kata Lana Soelistianingsih saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, jika tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi maka defisit neraca transaksi berjalan Indonesia semakin melebar pada 2013.
Pada periode 2011, neraca transaksi berjalan tercatat surplus 1,7 miliar dolar AS, sementara pada 2012 merosot menjadi defisit 21,5 miliar dolar AS.
"APBN akan berkorban apabila tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi, itu tidak mendidik dan subsidi BBM juga cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang seharusnya tidak menikmati subsidi tersebut," ujar dia.
Ia mengungkapkan selisih harga BBM dalam negeri dan luar negeri yang besar mengakibatkan penimbunan dan penyelundupan BBM.
"Karena transportasi publik jelek, mau tidak mau orang memilih kendaraan pribadi sehingga semakin membuat kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta. Artinya konsumsi BBM bersubsidi bertambah banyak," ujar dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi energi pada Desember 2012 telah melebihi pagu dalam APBN-Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun yaitu mencapai Rp306,5 triliun atau kelebihan 151,5 persen.
Hal tersebut disebabkan realisasi subsidi BBM mencapai Rp211,9 triliun atau kelebihan 154,2 persen dari pagu sebesar Rp137,5 triliun dan realisasi subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau kelebihan 145,6 persen dari pagu Rp65 triliun.
Sementara, pada APBN 2013, pemerintah memberikan alokasi subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan kembali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan pentingnya menjaga konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi pada 2013 yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter.
"Bagi saya, penting sekali untuk menjaga BBM bersubsidi pada level 46 juta kiloliter dan sektor yang menjaga itu adalah Kementerian ESDM bersama dengan jajarannya," katanya.
Menurut Menkeu, kelebihan kuota dari 46 juta kiloliter akan menganggu kesehatan fiskal secara nasional karena beban anggaran subsidi energi semakin bertambah, dan hal itu berarti pemerintah dapat segera menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013
"Solusi untuk menekan belanja subsidi BBM yaitu dengan menyesuaikan atau menaikkan harganya. Kalau pemerintah melihat itu sebagai suatu kebutuhan ekonomi mestinya dikerjakan, tapi kalau dinilai sebagai alat politik itu sulit," kata Lana Soelistianingsih saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, jika tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi maka defisit neraca transaksi berjalan Indonesia semakin melebar pada 2013.
Pada periode 2011, neraca transaksi berjalan tercatat surplus 1,7 miliar dolar AS, sementara pada 2012 merosot menjadi defisit 21,5 miliar dolar AS.
"APBN akan berkorban apabila tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi, itu tidak mendidik dan subsidi BBM juga cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang seharusnya tidak menikmati subsidi tersebut," ujar dia.
Ia mengungkapkan selisih harga BBM dalam negeri dan luar negeri yang besar mengakibatkan penimbunan dan penyelundupan BBM.
"Karena transportasi publik jelek, mau tidak mau orang memilih kendaraan pribadi sehingga semakin membuat kemacetan di kota-kota besar seperti Jakarta. Artinya konsumsi BBM bersubsidi bertambah banyak," ujar dia.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja subsidi energi pada Desember 2012 telah melebihi pagu dalam APBN-Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun yaitu mencapai Rp306,5 triliun atau kelebihan 151,5 persen.
Hal tersebut disebabkan realisasi subsidi BBM mencapai Rp211,9 triliun atau kelebihan 154,2 persen dari pagu sebesar Rp137,5 triliun dan realisasi subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau kelebihan 145,6 persen dari pagu Rp65 triliun.
Sementara, pada APBN 2013, pemerintah memberikan alokasi subsidi BBM sebesar Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengingatkan kembali Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan pentingnya menjaga konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi pada 2013 yang ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter.
"Bagi saya, penting sekali untuk menjaga BBM bersubsidi pada level 46 juta kiloliter dan sektor yang menjaga itu adalah Kementerian ESDM bersama dengan jajarannya," katanya.
Menurut Menkeu, kelebihan kuota dari 46 juta kiloliter akan menganggu kesehatan fiskal secara nasional karena beban anggaran subsidi energi semakin bertambah, dan hal itu berarti pemerintah dapat segera menyesuaikan harga BBM bersubsidi.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2013