Kuasa Hukum mantan Bupati Batu Bara Zahir selaku termohon mencabut gugatan praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dugaan suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Batu Bara tahun 2023.
Pencabutan permohonan gugatan praperadilan dengan perkara Nomor: 40/Pid.Pra/2024/PN Mdn, disampaikan Zulhariki selaku kuasa hukum Zahir dalam sidang praperadilan di ruang Cakra VIII, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/8).
Namun surat permohonan pencabutan gugatan praperadilan itu, tidak langsung disetujui oleh Hakim tunggal Khamozaro Waruwu.
Sebab, surat permohonan itu bukan surat kuasa khusus dari Zahir yang menyatakan pencabutan permohonan praperadilan.
"Jadi, kami berpendapat bahwa pencabutan harusnya ada surat kuasa khusus. Jika ada surat kuasa khusus dari pemohon (Zahir) terkait pencabutan, maka saya akan ambil sikap," kata Khamozaro.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menangani sidang praperadilan, karena Zahir telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Bahkan, Hakim Khamozaro juga mengingatkan kuasa hukum pemohon untuk tidak menyembunyikan keberadaan Zahir.
"Jangan sampai kuasa hukum menghalangi proses penyidikan. Ketika nanti kuasa hukum pemohon mencabut permohonan, akan jadi masalah,” ujar dia.
Hakim juga mempertanyakan kuasa hukum cara berkomunikasi dengan pemohon yang berstatus DPO.
“Bagaimana anda bisa komunikasi dengan pemohon yang statusnya DPO? Atau jangan-jangan kuasa hukum pemohon menyembunyikan keberadaan tersangka," sebut Khamozaro.
Kemudian, Hakim Khamozaro memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon untuk melengkapi berkas pencabutan permohonan praperadilan.
"Supaya saya tidak dijebak, dan Bapak serta Ibu juga tidak dijebak, kita jalani sesuai koridor hukum acara saja. Kita beri kesempatan sekali lagi kepada kuasa hukum pemohon di sidang lanjutan pada Jumat (9/8), pukul 09.00 pagi," ujar Khamozaro.
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024
Pencabutan permohonan gugatan praperadilan dengan perkara Nomor: 40/Pid.Pra/2024/PN Mdn, disampaikan Zulhariki selaku kuasa hukum Zahir dalam sidang praperadilan di ruang Cakra VIII, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (5/8).
Namun surat permohonan pencabutan gugatan praperadilan itu, tidak langsung disetujui oleh Hakim tunggal Khamozaro Waruwu.
Sebab, surat permohonan itu bukan surat kuasa khusus dari Zahir yang menyatakan pencabutan permohonan praperadilan.
"Jadi, kami berpendapat bahwa pencabutan harusnya ada surat kuasa khusus. Jika ada surat kuasa khusus dari pemohon (Zahir) terkait pencabutan, maka saya akan ambil sikap," kata Khamozaro.
Dia menjelaskan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menangani sidang praperadilan, karena Zahir telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Bahkan, Hakim Khamozaro juga mengingatkan kuasa hukum pemohon untuk tidak menyembunyikan keberadaan Zahir.
"Jangan sampai kuasa hukum menghalangi proses penyidikan. Ketika nanti kuasa hukum pemohon mencabut permohonan, akan jadi masalah,” ujar dia.
Hakim juga mempertanyakan kuasa hukum cara berkomunikasi dengan pemohon yang berstatus DPO.
“Bagaimana anda bisa komunikasi dengan pemohon yang statusnya DPO? Atau jangan-jangan kuasa hukum pemohon menyembunyikan keberadaan tersangka," sebut Khamozaro.
Kemudian, Hakim Khamozaro memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon untuk melengkapi berkas pencabutan permohonan praperadilan.
"Supaya saya tidak dijebak, dan Bapak serta Ibu juga tidak dijebak, kita jalani sesuai koridor hukum acara saja. Kita beri kesempatan sekali lagi kepada kuasa hukum pemohon di sidang lanjutan pada Jumat (9/8), pukul 09.00 pagi," ujar Khamozaro.
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA News Sumatera Utara 2024